“Sampai sekarang belum ada bocoran siapa yang akan di jadikan Plt, karena Jabarnya sendiri belum bisa memfinalisasi untuk Kabupaten Bandung sendiri,” lanjutnya.
Meski begitu, dia membantah jika Golkar Kabupaten Bandung disebut tidak kondusif.
“Musda ini tidak ada kaitan dengan hasil Pilkada kemarin, kalau penundaan itu ‘kan di seluruh kabupaten/kota Jabar,” terangnya.
Baca Juga:Rawan Laka, Dewan Desak Perbaiki Jalan Kol Ahmad SyamDinkes Ajukan 45 Ribu Dosis Vaksin Covid-19
Penundaan Musda ini menurutnya menjadi preseden buruk untuk Partai Golkar Jawa Barat. Karena dengan adanya delapan kabupaten/kota yang hasil Musdanya ada di majelis partai saja berarti Golkar Jabar tidak bisa menyelesaikan dengan baik.
“Kalau Musda kan penyelesaiannya hanya sampai ke DPD Jabar saja, sementara DPP hanya menerima laporan saja,” paparnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Jawa Barat Yoga Santosa mengatakan, pelaksanaan Musda di sepuluh Kabupaten/Kota tidak terlaksana karena dinyatakan terkait kondusifitas.
“Agenda Musda dibeberapa Daerah kembali diundur. Pasalnya, mundurnya agenda tersebut karena menyangkut kondusifitas,” kata Yoga.
Menurut Yoga, pelaksanaan musda di sepuluh Kota/Kabupaten diharapkan bisa smoth. Ada tiga proses demokrasi yaitu aklamasi, voting dan musyawarah kekeluargaan.
“Namun, ada delapan kota/kabupaten yang melaksanakan musda tapi berakhir di mahkamah atau ada gugatan, dimana satu diantaranya sudah putus dan tujuh lainnya sedang proses,” jelasnya.
Dengan demikian, kata Yoga, pihaknya akan terus mencermati pelaksanaan musda dibeberapa daerah. Sehingga, pengorbanan waktu dan biaya tidak berujung pada gugatan.
Baca Juga:Politisi PKS: Pemerintah Perlu Terbuka soal Drone Milik TiongkokHarga Tak Terkendali Imbas Cina Borong Kedelai dari Amerika Serikat
Oleh karena itu, Yoga memastikan bahwa kalau kondisi DPD Golkar Kabupaten Bandung terpantau kondusif dan siap melaksanakan musda, namun memang terbawa mundur.
“Seharusnya Musda di Kabupaten Bandung dilaksanakan, karena Kabupaten Bandung sudah siap, terkecuali kalau sebelumnya ada pernyataan tidak siap. Selanjutnya dalam Juklak ditentukan, waktu deadline itu Januari. Kalau sampai akhir Januari tidak bisa melaksanakan, maka baru dibentuk careteker (plt),” tandasnya. (yul/tur)