oleh

Salah Satu Paslon Diduga Gunakan Money Politic dengan Cara Bagikan Kupon di Warung Senilai Rp 35 Ribu

Selain itu, selama penyelenggaraan tahapan Pilkada, Bawaslu telah menangani sekitar 56 temuan pelanggaran selama masa kampanye.

Mayoritas pelanggaran, kata Hedi, didominasi ketidakpatuhan terhadap penerapan protokol kesehatan sebagian lain termasuk pada pelanggaran pidana pemilu.

“Kami update ini hanya sebagai bentuk peringatan kepada semua paslon, sekaligus pencegahan agar masa tenang semuanya berjalan tidak melewati koridor. Jangan korbankan masyarakat kecil, demi kepentingan raihan suara untuk kekuasaan,” papar Hedi.

Sementara itu, Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bandung Komarudin menuturkan, bahwa pelanggaran terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) adalah pelanggaran yang terjadi di minimum 50 persen dari jumlah wilayah Kabupaten Bandung. Salah satu contohnya adalah money politik atau politik uang.

“Jadi, ketika pemenuhan unsurnya sudah terpenuhi dari setiap kecamatan, dan memang itu terjadi, maka kami akan melanjutkan dengan melaporkan terkait dugaan tindakan pelanggaran tersebut. Sementara ruang penanganannya kaitan dengan TSM tadi itu, ada di wilayah provinsi,” kata Komarudin.

Komarudin menjelaskan, sesuai dengan prosedur ada dua jenis pelanggaran yang bisa ditangani, yaitu ada laporan dan temuan.  Namun, laporan dan temuan itu, ada yang dihentikan karena tidak terdapat pemenuhan unsur pasal yang didugakan dan tindakan yang dilakukan. Kendala lainnya adalah saksi yang mengetahui kejadian tidak bisa memberikan keterangan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga