JAKARTA – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito menyatakan, rencana vaksinisasi Covid-19 yang ditargetkan pada Desember bakal mundur pada Januari 2021.
Penundaan ini dilakukan karena emergency use of authorization (EUA) atau izin yang dikeluarkan untuk kepentingan mendesak tidak dapat diberikan pada akhir tahun ini.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta, agar pemerintah memanfaatkan masa penundaan untuk evaluasi komprehensif program vaksinasi agar masyarakat tidak bingung dengan informasi yang seolah hanya PHP.
“Lakukan evaluasi komprehensif terkait rencana pelaksanaan vaksinasi. Masyarakat perlu mendapat kepastian informasi, apakah pemerintah benar-benar serius menyiapkannya,” ujar Netty dalam keterangan media, Sabtu, 20/11
Masyarakat, kata Netty, perlu mendapat informasi yang jelas dan gamblang tentang jenis vaksin apa yang digunakan, didatangkan dari mana, apakah sudah ada atau belum, berapa harganya, apakah masyarakat harus membayar atau digratiskan, serta bagaimana efek sampingnya, keamanannya, tingkat efektivitasnya, dan juga faktor kehalalannya.
Oleh sebab itu, lanjut dia, pemerintah perlu menjelaskan hal tersebut dengan komunikasi yang baik dan satu suara.
Selain itu, Netty mengingatkan pemerintah tentang banyak hal yang harus dipersiapkan dengan matang sebelum pelaksanaan vaksinasi.
“Pemerintah perlu menyiapkan strategi pendistribusian yang tepat, termasuk dukungan sarana prasarana yang memadai dan standar dalam mendistribusikannya. Bukan sekadar kita mendatangkan vaksin lalu menyuntikkannya begitu saja ke masyarakat,” katanya.
“Apakah pemerintah sudah memastikan ketersediaan cold chain, rantai dingin, yang menjamin keamanan vaksin dalam proses distribusi? Bagaimana pengolahan limbah pasca vaksinasi mengingat jumlahnya yang jutaan? Apakah pemerintah sudah memiliki blue print untuk ini semua? Jangan sampai kita kelabakan ketika vaksin datang dan ternyata sarana prasarana tidak siap” kata politisi PKS dari Dapil Jabar VIII ini.
Terkait SDM yang melakukan vaksinasi, kata Netty, harus menjadi perhatian penting pemerintah. Pemerintah harus memastikan vaksinasi dilakukan acara adil, merata dan menyentuh semua lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak boleh ada pengabaian terhadap daerah-daerah yang sulit dijangkau.
Terakhir Netty mengingatkan, agar pemerintah memastikan vaksin yang dipilih untuk disuntikkan ini aman, bermutu dan berkhasiat (efikasi). Pemerintah juga perlu menyiapkan skema alternatif jika vaksinnya gagal atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pasca dilakukannya vaksinasi.
