CIKARANG– Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi meminta pemerintah daerah melakukan pendekatan persuasi atas rencana vaksinasi covid-19 ke 2,3 juta penduduk Kabupaten Bekasi.
“Melalui pendekatan persuasif sesuai dengan kondisi masyarakat,” kata anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Fatma Hanum.
Politisi PKS itu mengatakan jika adanya vaksin covid-19 ke masyarakat sebagai bentuk kemajuan bagi pencegahan virus adala Wuhan Cina itu. “Adanya vaksin tentu kemajuan bagi percepatan penanggulangan Pandemi Covid 19,” katanya.
Dia juga menilai rencana tersebut sebagai kabar baik yang harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. “Kabar baik ini baru bisa dirasakan manfaatnya bila pemerintah daerah mampu menyiapkan masyarakat agar diterima dengan baik,” tambahnya.
Menurutnya, sesuatu yang baru dan masih sangat minim informasi mengenai ini akan membuat prasangka negatif dan ketakutan di masyarakat. “Untuk menghindari hal tersebut Pemerintah Daerah harus melakukan penyebaran informasi dan edukasi secara baik,” tandasnya.
Sebelumnya Pemkab Bekasi mengajukan 2.339.410 jiwa untuk terima vaksin corona tahap pertama.
Jumlah itu sesuai ketentuan yakni 60 persen dari total penduduk. “Ini sesuai dengan strategi vaksinasi vaksin covid-19 di wilayah Bodebek dan Bandung Raya,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, Alamsyah, baru-baru ini.
Saat ini jumlah penduduk Kabupaten Bekasi tercatat sebanyak 3.899.017 jiwa. Dari jumlah tersebut, 60 persen di antaranya yaitu 2,3 juta jiwa yang diajukan untuk mendapat vaksin corona tahap awal.
Mereka yang diajukan mendapat vaksin itu di antaranya penduduk yang masuk kategori rawan paparan covid-19, yakni yang berusia antara 18-59 tahun.
Menurut Alamsyah, Kabupaten Bekasi masuk menjadi salah satu wilayah yang diprioritaskan menjalani vaksinasi karena angka menyebaran covid-19 terbilang tinggi dibanding daerah lainnya di Jabar.
Selain Kabupaten Bekasi, Depok, Kota Bekasi, Kota dan Kabupaten Bogor serta wilayah Bandung Raya masuk daerah prioritas.
