JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, agar duduk bersama membahas solusi penanganan Covid-19 di Ibu Kota Jakarta.
“Pak Anies Baswedan, minta waktu ketemu presiden Jokowi langsung pak. Sampaikan data yang bapak punya, bapak pernah dekat dengan beliau. Janganlah kesalahan data pemimpin lalu mereka bersengketa di depan rakyat yang jadi korban. Banyak orang meregang nyawa hari-hari ini. Ayo bersatu, Jangan bikin malu,” ujar Fahri melalui keterangan tertulisnya belum lama ini.
Fahri Hamzah menilai, Anies Baswedan sebagai Gubernur di Ibu Kota, dia mempunyai data yang valid soal penanganan Covid-19. Sebab, sebagai Gubernur di Jakarta, Anies telah merangkap peran Wali Kota jika banding dengan Gubernur di Provinsi lain.
“Saya bisa mengerti perbedaan sudut pandang antara gubernur sebagai kepala daerah dengan pemerintah pusat. Terlebih dalam pengertian saya, Gubernur DKI adalah Wali Kota besar. Gubernur DKI lebih dekat dengan data, berbeda dengan Gubernur lain yang dijeda oleh bupati dan wali kota,” ungkap Fahri Hamzah.
“Saya mengerti kesulitan posisi gubernur lainnya terhadap bupati dan wali kota yang dipilih rakyat dengan afiliasi politik yang berbeda. Tapi Anies Baswedan adalah satu-satunya gubernur yang merangkap wali kota sebab seluruh pejabat itu di angkat langsung tanpa pilkada.” imbuh eks petinggi PKS ini.
Maka itu, Fahri menilai, Anies mempunyai akses data yang nyata. Dia memegang data dan fakta yang mencemaskan. Hingg Ia sampaikan menjadi dasar kebijakan baru, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II di Ibu Kota. Namun, kebijakan itu mendapat keritikan dari Istana dan para Menteri Kabinet.
“Mengapa pemerintah pusat seperti berbeda? Apakah data mereka beda? Apakah ada sesuatu yang rahasia,” tanya Fahri.
Fahri juga meminta para Menteri Kabinet Joko Widodo-Maruf Anmien agar tidak gencar melempar kritik kepada Anies Baswedan soal PSBB. Namun, lakukanlah pertemuan dengan Presiden Jokowi.
“Bawa kabar kepada kepala negara bahwa DKI dalam bahaya. Lalu bikinlah pertemuan kabinet khusus, undang mantan anggota kabinet itu. Bicaralah. Bicaralah data dan sampaikan rencana kepada rakyat semua.” Kata Fahri.
