“Kalau DKI Jakarta punya Wisma Atlet dikelola oleh pusat, Jabar juga punya pusat-pusat isolasi yang memang menampung pasien-pasien yang tidak bergejala dan ini dilakukan pemilahan oleh dokter rumah sakit sebagai pengampunya,” imbuhnya.
Selain itu, pengalihan fungsi ruang rawat di rumah sakit dilakukan. Hal itu untuk menambah kapasitas ruang rawat bagi pasien COVID-19.
Gugus Tugas Jabar pun sudah melakukan rekruitmen tenaga kesehatan dan telah ditempatkan di pusat isolasi kabupaten/kota. Rekruitmen akan kembali dilakukan bagi tenaga kesehatan maupun nonkesehatan untuk memperkuat SDM di rumah sakit, pusat isolasi, maupun laboratorium kabupaten/kota.
Berdasarkan data Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar) pada Jumat (11/9/20) pukul 16:00 WIB, 7.161 pasien sudah dinyatakan sembuh/selesai isolasi. Jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 yakni 13.940 orang. Sedangkan pasien dalam isolasi/perawatan yakni 6.486 orang.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku telah mengadakan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, keputusan dari pertemuan tersebut menghasilkan dua strategi.
“Kita ini sudah diputuskan, Jabar ini strateginya ada dua. strategi bodebek dan non bodebek. Kalau bodebek itu harus satu frekuensi. Kalau pak Anies ke kiri kita ngikut ke kiri, kalau ke kanan kita ngikut ke kanan,” katanya
Dijelaskannya, karena klaster Covid-19 Jabar paling besar hampir 70 persen ada di Bodebek. Jadi kita sebenarnya ststus tidak berubah, bodebek itu statusnya masih PSBB yang diterjemahkan intensitasnya oleh wali kota dan bupati.
“Jadi sebenarnya Jakarta itu bukan hal baru (soal PSBB). Pembatasan, bukan pelarangan, jadi pelarangan itu lockdown. kalau pembatasan itu diatur, yang boleh sebelas, yang gak boleh limabelas, itu terserah,” jelasnya.
“Jadi bodebek akan menyesuaikan yang ada hubungan dengan dibatasinya di Jakarta, di bodebek akan menyesuaikan. tapi kan ekonomi bodebek tidak hanya urusan dengan Jakarta. Ada ekonomi sendiri, kemandirian, di situ saya kira yang akan dilakukan,” imbuhnya
Kedua, sambung dia, kemarin dirinya menyarankan ke Gubernur Jakarta agar mengkonsultasikan lebih mendalam kepada pemerintah pusat. Karena setiap kebijakan di Jakarta tentu berhubungan dengan dampak di level nasional.
