Kartu Tani Malah Bikin Ribet

SUMEDANG – Penerapan kartu tani di Kecamatan Cong­geang dinilai sangat membe­ratkan petani. Apalagi, kartu tersebut sangat berpengaruh bagi pembelian pupuk untuk tanaman padi mereka.

Seorang petani di Desa Ci­pamekar Maman Suherman mengatakan, saat ini para petani sangat berat menda­patkan pupuk karena adanya kebijakan kartu tani. Para petani harus memiliki kartu tani supaya mudah menda­patkan pupuk.

”Saya sempat memiliki kartu tani namun sekarang sudah tidak diaktifkan lagi,” ujar Maman di Kantor Desa Cipamekar, belum lama ini.

Dijelaskan, adanya kartu tani justru mempersulit lang­kah petani sendiri untuk mendapatkan pupuk. Pasal­nya, petani di daerah tidak terbiasa dengan hal seperti itu.

”Adanya kebijakan kartu tani, bagi petani di daerah menjadi ribet. Karena tidak semua petani di daerah me­miliki kartu tani,” jelasnya.

Maman berharap, para pe­tani tidak dipersulit ketika mendapatkan pupuk. Para petani di daerah jarang meng­gunakan modal sendiri ke­tika membeli pupuk. Biasanya para petani membayar pupuk setelah panen.

”Di Desa Cipamekar sen­diri saat sangat sulit untuk mendapatkan pupuk. Teru­tama, untuk pupuk jenis pu­puk Urea dan KCL,” tandas­nya.

Sementara itu, seorang pe­tani asal Desa Sekarwangi Kecamatan Buahdua Dace mengaku, hingga saat ini di­rinya belum membuat kartu tani. Terlalu banyak persya­ratan yang harus ditempuh. Sehingga, saat ini dirinya sangat sulit untuk mendapat­kan pupuk subsidi.

”Saya belum sempat mem­buat kartu tani. Terlalu ba­nyak persyaratan yang harus ditempuh. Selain itu, terlalu ribet. Apalagi, bagi saya yang tidak mengerti teknologi,” tandasnya.

Dia menyarankan agar pe­merintah mempermudah dalam hal pengadaan pupuk bagi petani. Karena, pada prinsipnya petani sangat me­merlukan pupuk untuk sawah mereka.

”Tidak masalah bagi kami harga pupuk mau naik atau­pun mahal. Terpenting, kami tidak ingin pembelian pupuk dipersulit karena adanya ke­bijakan kartu tani,” tegas­nya.

Dace mengharapkan agar kebijakan pemerintah tidak membuat sulit petani dan warga lainnya. ”Setidaknya, kebijakan pemerintah harus lebih mempermudah bagi warga dalam segala hal,” tu­kasnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan