Indonesia Diambang Resesi

Indonesia Diambang Resesi
PERLU DIWASPADAI Anggota DPR RI Komisi XI Ecky Awal Mucharam meminta pemerintah untuk berhati-hati soal ancaman resesi yang sudah di depan mata.
0 Komentar

Menurutnya mimpi buruk yang sebenarnya adalah penurunan impor. Hal ini membawa dampak terhambatnya pergerakan industri yang pada akhirnya berpengaruh terhadap perdagangan. “Sedangkan impor bahan modal akan mempengaruhi komponen investasi yang menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali mengkritik keras kinerja Menteri-menterinya yang lambat dalam penyerapan anggaran penanganan dampak Covid-19. Hal ini dianggap kontras dengan kebutuhan masyarakat dalam mengatasi dampak pandemi tersebut.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, penyerapan anggaran kementerian dan lembaga diibaratkan rakyat sudah terkapar. Namun, pemerintah baru sadar. Anggota Komisi I DPR ini mendorong Presiden untuk lebih ketat mengontrol menteri agar segera merealisasikan anggaran.

Baca Juga:Diduga Miliki Narkoba, Vanessa Angel Tak Ditahan dengan Alasan KemanusiaanPerokok Ganda Konvensional dan Elektrik Cenderung Alami Beban Kesehatan Lebih Tinggi

Terutama anggaran yang langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat baik sifatnya bantuan langsung maupun stimulus. Tentu harus tetap akuntabel. Anggota DPR Dapil Banten ini meminta Jokowi tidak perlu terlalu sering mengumbar kiritik keras kepada menterinya.

Menurut Jazuli, yang ingin dilihat oleh masyarakat adalah aksi nyata, bukan retorikanya. “Kalau ada menteri yang dirasa tidak bisa membantu dan lambat kinerjanya direshuffle saja,” cetus Jazuli.

Dia setuju kritik Presiden kepada pembantunya. Tetapi jangan lupa Presiden Jokowi yang pegang kendali. “Substansi kritiknya, kita semua pasti setuju, bahwa Pemerintah lambat. PKS sudah lama mengkritik. Cara mengatasi atau menjawab kritik sepenuhnya tanggung jawab Presiden untuk mempercepat. Masyarakat luas cukup tahu hasil dan merasakan dampaknya. Sementara prosesnya ada pada kendali pemerintah dan diawasi DPR,” tambahnya. (bbs/drx)

0 Komentar