oleh

Pemprov Jabar Siap Gelontorkan Rp 2,7 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi

BANDUNG – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat (Jabar), M. Taufiq Budi Santoso, mengatakan saat ini Pemprov Jabar telah melakukan berbagai upaya pemulihan ekonomi. Sebab, pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan. Namun juga pada sektor perekonomian.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri berencana menyiapkan anggaran Rp 1,1 Triliun dalam rangka upaya pemulihan ekonomi pada tahun 2021,” ucap Taufiq saat saat menjadi narasumber pada forum group discussion Program Pemulihan Ekonomi untuk Daerah, Rabu (5/8).

Dijelaskannya, anggaran Rp 1,1 Triliun tersebut dialokasikan untuk sektor investasi, pengembangan UMKM, pariwisata, sistem ketahanan pangan, industri & perdagangan dan ketenagakerjaan.

“Anggaran tersebut diharapkan mampu menyerap lebih dari 65ribu tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja baru, membangkitkan aktifitas usaha terdampak, serta menggerakan perekonomian dan relaksasi kredit UMKM,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Pemprov Jabar pun menyiapkan pula program padat karya yang melibatkan masyarakat secara langsung dengan nilai Rp 1,6 T untuk 2,6 juta hari/orang/kerja.

Bukan hanya anggaran, sambung dia, Pemprov Jabar juga membentuk satuan tugas pemulihan ekonomi daerah. Tujuannya untuk membangun sinergitas dan kolaborasi antar masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah serta memberikan pertimbangan terkait percepatan pemulihan perekonomian di Jawa Barat.

Iapun menyampaikan, terdapat tiga skenario pemulihan ekonomi di Jawa Barat yaitu penyelamatan, pemulihan, dan penormalan.

Penyelamatan, kata dia, berfokus pada tenaga kerja di berbagai sektor usaha dan menghidupkan kembali UMKM terdampak Covid-19.

“Pemulihan berfokus pada penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor usaha, membuka bidang bisnis, berinvestasi dan membuka industri besar. Penormalan berfokus pada kelanjutan program pemulihan dan sektor ekonomi lainnya secara normal, termasuk pengembangan infrastruktur melalui KPBU dan obligasi,” paparnya.

Kementerian Keuangan RI juga turut membantu Pemprov Jabar dalam pemulihan ekonomi dengan total komitmen bantuan Rp 8,2 T. Bantuan terbagi menjadi program pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN), VGF TPPAS Legok Nangka, dan penempatan dana daerah di Bank BJB.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua (Satuan Tugas) Satgas Jajat Priata mengatakan, dunia usaha di Jabar dan juga nasional terguncang parah akibat pandemi COVID-19. Sehingga barang produksi macet, tenaga kerja rusak, pengangguran bertambah, perekonomian terpuruk.

“Perlu segera ada penyelamatan bagi dunia usaha supaya mereka bisa kembali berproduksi. Untuk bisa recovery, maka produksi harus digenjot, daya beli masyarakat harus ditingkatkan, dan keuangan perusahaan harus pulih. Itu semua perlu intervensi pemerintah,”kata Jajat.

Menurut Jajat, usulan intervensi pemerintah ini ada yang sudah dipenuhi dan banyak juga yang belum. Ia berharap rekomendasi yang dibuat oleh tim satgas akan bisa terlaksana, sehingga dunia usaha bisa memenuhi kebutuhannya dan ekonomi segera pulih.

“Ada sebelas kelompok kerja dalam Satgas Pemulihan Ekonomi ini dan semua telah membuat rekomendasi. Semoga bisa diaplikasikan,” menurutnya.

Jajat melihat Satgas Pemulihan Ekonomi berperan penting dalam penyelamatan, pemulihan, dan penormalan dunia usaha. Sebab, dalam satgas tersebut, terdapat para praktisi dunia usaha, akademisi, dan birokrasi.

“Dengan adanya ketiga komponen ini, halangan dalam penyelamatan dunia usaha akan bisa segera dicari solusinya,” pungkasnya. (mg1/yan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga