BANDUNG – Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemprov Jabar tentu menjadi harapan sebagai sektor yang bisa menambah kontribusi bagi kas daerah. Pertanyaannya, bagaimana kondisi BUMD saat ini, sedang sakit atau sehat?.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar), Husin berkenan menjawab pertanyaan tersebut. Wakil rakyat itu menyebutkan, ada sekitar 60 persen kondisi BUMD sedang sakit. Hal itu terlihat dari buruknya kontrtibusi bagi kas daerah.
“BUMD kita di Jabar ini 60 persennya tidak sehat (kinerjanya). Ada beberapa BUMD itu sudah lebih lama, sudah puluhan tahun malah, tapi tak memberikan report perkembangan yang bagus. Tapi memang masih dipertahankan, ya mungkin semangat pemerintah dulu semoga mereka bisa memperbaiki,” kata Husin kepada Jabar Ekspres, Minggu (26/7).
Menurut Husin, dibutuhkan pengawasan serta evaluasi yang maksimal agar performa BUMD bisa bangkit terutama saat ini tengah dihadapkan dengan masa pandemi korona.
“Disamping masih banyak yang tak sehat, kita juga mengapresiasi untuk BUMD yang masih memiliki kinerja bagus. Sebut saja seperti bjb, Migas Hulu Jabar, Jasa Sarana, Jaswitas dan beberapa BUMD lainnya,” ujar Husin.
Kendala BUMD tak produktif, kata dia, sebenarnya sudah terjadi sejak lama. “Kalau kita cek satu persatu, banyak memang yang tidak berjalan dan bermasalah lama. Ada juga diantara BUMD kita yang masih mau melakukan ekspansi-ekspansi bisnis di awal tahun,” katanya.
Legislator pemenangan Dapil Cirebon itu mengaku semenjak dilantiknya bulan September 2019 kemarin. Pihaknya sudah mulai memanggil BUMD untuk mendapatkan keterangan terhadap beberapa BUMD yang sehat dan tidak sehat.
“Jadi kami meminta mereka supaya memberikan semacam plan pergerakan bisnis baru dan bisnis lama yang diperbaharui untuk awal tahun. Namun, keburu ada pandemi jadi kacau semua,” ujarnya.
Kendati demikian, Husin beserta Komisi III akan melakukan pendalaman yang serius terhadap kondisi BUMD ini. Sebab, dia sudah beberapa kali berkomunikasi dan rapat mengenai nasib BUMD ini.
“Ada indikasi penyelewengan, ada indikasi mis-manajemen dan sebagainya. Untuk lebih mendalami itu ada rencana kita untuk melakukan Pansus (Panitia Khusus) BUMD,” ujarnya.
