BANDUNG – Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Jawa Barat, Daud Achmad membenarkan angka kemiskinan di Jabar mengalami kenaikan akibat dampak COVID-19.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar yang dirilis melalui jabar.bps.go.id angka kemiskinan naik dari bulan Maret menjadi 7,88 persen atau 3,92 juta penduduk miskin.
Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jabar antara lain: Pertama: Ekonomi Jawa Barat pada triwulan I-2020 tumbuh sebesar 2,73% namun melambat dibandingkan dengan capaian pada triwulan I-2019 yang sebesar 5,43%.
Baca Juga:Dianggap Asal-asalan Bangun Taman, Disperkimtam Dapat Sorotan DewanDiskoperindag Cimahi Jamin, Stok Kebutuhan Pokok Jelang Idul Adha Aman
Kedua :Nilai Tukar Petani (NTP) pada kondisi Maret 2020 mengalami penurunan sebesar -6,84 poin dibandingkan kondisi September 2019 yaitu dari 110,97 menjadi 104.13.
Ketiga :Harga beberapa komoditas bahan pokok (beras, telur ayam, daging ayam ras, gula pasir dan minyak goreng) periode September 2019- Maret 2020.
“Masalah kemiskinan, betul bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini angka kemiskinan di kita (Jabar) naik,” ucap daud saat konferensi pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (16/7).
Kendati begitu, Pemprov Jabar terus melakukan upaya untuk kembali menekan angkat kemiskinan dengan melakukan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Sehingga perputaran ekonomi yang terhenti oleh COVID-19 bisa kembali berjalan.
“Tentunya dengan adanya AKB itu kan salah satu upaya supaya kemiskinan ini tidak bertambah. Karena AKB itu adalah suatu kebiasaan hidup baru dimana kita memperbolehkan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan,” katanya.
“AKB merupakan salah satu upaya supaya kemiskinan ini tidak terus bertambah dan mudah mudahan yang tadinya tidak miskin begitu ada pandemi jadi miskin dengan adanya AKB dibuka kembali kegiatan ekonomi mereka tidak miskin lagi,” imbuhnya.
Kemudian, lanjut dia, upaya lain pada stabilisasi ekonomi. Pemprov Jabar pun mendorong pelaku UMKM untuk kembali memproduksi seperti biasanya.
Baca Juga:Mall Pelayanan Publik Kota Bandung Segera Hadir di Sumamarecon GedebageAnggaran Rp 139,93 Miliar untuk Pilkada Kabupaten Bandung Belum Termasuk Pengadaan APD
“UMKM ini kita dorong dengan upaya-upaya. Misalnya mereka mulai berjualan dengan teknologi digital lewat penjualan online. Kemudian pemerintah juga memberikan berbagai insentif relaksasi kredit yang jumlahnya sekian triliun dari pemerintah,” lanjutnya.
Menurutnya, upaya tersebut akan menjadi salah satu untuk menangani persoalan kemiskinan. Disamping, kata dia, kemiskinan juga mungkin terjadi karena dampak dari pada PHK.