JAKARTA – DPR sepakat menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) setelah pemerintah memutuskan tidak mengirimkan surpres. Parlemen juga siap terbuka terhadap seluruh masukan dari masyarakat, termasuk ormas keagamaan. “Kami mendengar semuanya,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kemarin (21/6).
Dia mengklaim, belum ada pembahasan secara teknis soal RUU HIP di DPR. Namun, Sufmi mengakui, RUU itu memang sudah resmi menjadi usulan inisiatif DPR yang disahkan dalam rapat paripurna 12 Mei lalu.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyatakan, RUU HIP masih dalam tahap harmonisasi draf di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Sementara Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR menunda pembahasan RUU HIP. Hal itu bisa meredam berbagai pro dan kontra yang timbul di masyarakat.
Baca Juga:Petinggi TNI-Polri Isi Posisi BUMN : Haruskah Mengundurkan Diri ?Semakin Panas! Soksi Jabar Berikan Surat Dukungan Balonbup Bandung Kepada H. Yoga Santosa
Di bagian lain, bagi Partai Demokrat dan PKS, penundaan pembahasan belum cukup. Mereka meminta RUU dicabut dari prolegnas. Menurut Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dari sisi substansi, RUU tersebut mengesampingkan aspek historis, filosofis, yuridis, dan sosiologis Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Indikator paling sederhana adalah tidak dimasukkannya Tap MPRS Nomor XXV/1966 sebagai landasan konsideran.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid juga menilai seharusnya RUU HIP tidak hanya ditunda. Sebab, itu akan menimbulkan bom waktu. ”Semua ormas sudah sampaikan sikap. Intinya, hentikan pembahasan karena banyak persoalan mendasar dalam RUU ini,” tandasnya.
Terpisah, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, tantangan utama Pancasila saat ini adalah memastikan filsafat ideologi bangsa itu bisa dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Terutama, hal-hal yang menyangkut prinsip politik dan ekonomi.
“Kita bisa sadari sepenuhnya bahwa kekuatan kapital lebih menguasai dunia politik dan ekonomi hingga dianggap tak sejalan dengan filsafat Pancasila yang ada,” ujar Hasto saat menjadi pembicara utama dalam diskusi virtual dalam rangka peringatan Bulan Bung Karno, yang digelar Megawati Institute, dengan bertema ‘Pancasila Dalam Tindakan Politik’.
Menrut Hasto, dari berbagai hal yang menjadi persoalan pokok itu terjadi karena Pancasila kehilangan watak progresifnya. “Pancasila tidak dipahami keseluruhan api penggeraknya di dalam merubah tata pergaulan hidup yang menghisap menuju kemerdekaan sejati bagi setiap warga bangsanya,” ujar Hasto.