Ratusan Ribu Pekerja Migran Dipulangkan, Pemerintah Harus Cari Solusi

JAKARTA – Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan, sebanyak 144.327 pekerja migran telah kembali ke Indonesia.

Menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 103 ribu diantaranya  telah berada di kampung halamannya masing-masing.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memikirkan nasib para pekerja migran yang pulang sebagai imbas pandemi Covid-19.

“Pemerintah harus memiliki solusi untuk pekerja migran yang terpaksa pulang. Sebagian besar dari mereka selama ini menjadi tulang punggung keluarganya di kampung.  Jika mereka tidak bekerja, maka pasti berdampak  pada ekonomi keluarganya,” terang Netty usai menjadi narasumber dalam Webinar FSLDK Indonesia,  Sabtu, 20/6.

Netty mengkhawatirkan kondisi ini akan menurunkan tingkat belanja dan konsumsi masyarakat yang akan menyumbang pada makin terpuruknya angka pertumbuhan ekonomi.

“Harus ada upaya terobosan penyediaan lapangan kerja untuk menyerap potensi mereka. Jika tidak, maka angka pengangguran semakin tinggi dan berpotensi menjadi masalah tersendiri di daerah. Di dapil saya, Cirebon dan Indramayu, kondisi ini  menjadi keluhan dari para pejabat dinas tenaga kerja,” kata Netty.

Berdasarkan laporan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, selama periode Januari-April sudah ada sebanyak 5.491 orang pekerja migran yang pulang, angka tersebut diprediksi akan terus bertambah.

“Pemerintah juga harus memperluas perlindungan sosial dan kesehatan para pekerja migran. Info yang saya terima,  tidak sedikit mereka yang pulang dalam keadaan positif Covid-19.  Apakah perangkat kesehatan di daerah sudah disiapkan untuk menangani hal tersebut?” tanya Netty.

Netty juga menyoal pentingnya pemerintah membuat  kebijakan fundamental yg memperkuat regulasi perlindungan hak pekerja,  akselarasi investasi serta pemulihan industri dan perdagangan. “Ratusan ribu pekerja migran kita dipulangkan dan lainnya mengalami PHK atau dirumahkan, tentu tidak masuk akal jika Indonesia malah menerima masuknya sejumlah tenaga kerja asing untuk bekerja di sektor yang bisa ditangani oleh anak negeri. Di mana letak nasionalisme dan pembelaan kita pada keadilan sosial?” ujar Netty retoris.

Terakhir, Netty juga mengkritisi penyaluran bantuan sosial Covid-19 yang belum mencapai target seratus persen. Netty meminta agar hal ini segera dikebut dan tidak ada lagi data penerima yang kacau.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan