JAKARTA – Tahapan Pilkada 2020 akan dimulai pada 15 Juni mendatang. Namun, sampai saat ini belum ada pemerintah daerah yang mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). KPUD dan Bawaslu masih menunggu kepastian pencairan anggaran tersebut.
“Kita harapkan sebelum 15 Juni 2020, KPUD dan Bawaslu sudah punya anggaran untuk melaksanakan tahapan lanjutan,” kata Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri di Jakarta, Selasa (9/6).
Mantan Kapolri ini meminta pemerintah daerah menggenjot realisasi tersebut lewat NPHD yang telah disepakati. “Kami juga melihat realisasi anggaran dari tiap-tiap daerah. Realisasi anggarannya dari provinsi ini sudah merealisasi sebanyak 42 persen. Tinggal 57 persen. Untuk kabupaten/kota sudah merealisasi 41,68 persen. Sehingga rata-rata sudah 41 persen yang terealisasi. Kurang 50-an persen yang belum terealisasi,” papar mantan Kapolda Metro Jaya ini.
Tito mendesak 270 kepala daerah segera mencairkan anggaran sesuai dengan NPHD yang masih belum terealisasi. Selain itu, juga menghitung penambahan efisiensi mata program kerja anggaran.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan pemungutan suara secara elektronik atau e-voting. Tujuannya mengantisipasi meluasnya penyebaran COVID-19.
“Kalau kita percaya sistem, proses pemilihannya menggunakan e-voting. Meskipun saya tahu perdebatan pasti akan sangat panjang. Namun harus ada pola baru yang disiapkan agar tidak ada kerumunan massa saat proses pencoblosan berlangsung,” ujar Ganjar.
Melalui mekanisme itu, sebenarnya orang tidak perlu berkerumun datang ke tempat pemungutan suara. Karena dimanapun berada bisa menentukan pilihannya.
“Dengan e-voting, orang bisa ngevote dimanapun dia berada. Sebenarnya, ini cara yang bisa dipakai di tengah kondisi saat ini. Saya ingin ada diskusi dan pembahasan serius soal ini,” jelasnya.
Ganjar mengakui proses pilkada yang berlangsung saat pandemi COVID-19 memang harus berbeda. Karena ada banyak rutinitas yang diubah.
Seperti kampanye yang tidak lagi terbuka dengan mengumpulkan massa. Melainkan menggunakan media sosial dan platform digital lainnya.
“Intinya kami siap semuanya. Hanya mungkin yang perlu disiapkan dengan lebih matang adalah SOP yang mesti dilakukan. Mulai tahapan awal sampai tata cara pencoblosan,” tukasnya.
