CIKALONGWETAN – Masyarakat Desa Mandalamukti, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang terdampak Corona Virus Disease (Covid-19) menerima bantuan dari pemerintah.
Penyerahan bantuan tersebut dipantau langsung oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendy dan Menteri Sosial Juliari P. Batubara.
“Hari ini kami menyerahkan sekaligus memantau bantuan pemerintah yang mencakup bantuan Kartu Keluarga Sejahtera, bantuan sosial tunai, dan bantuan sosial sembako,” kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendy kepada wartawan, Jumat (29/5).
Menurut Muhadjir, penyerahan bantuan di Jawa Barat terbilang lambat karena awal Idul Fitri baru terealisasi sekitar 27%. Alasannya karena luas wilayah dan medan yang sulit sehingga menghambat aksesibilitas penyaluran.
Namun sekarang, setelah diintensifkan progres penyerahan bantuan di Jawa Barat sudah mencapai 80%. Bantuan ini akan berlangsung sampai Desember. Tapi untuk BLT Desa sampai September dengan nominal jumlah mulai Bulan Juli berkurang jadi Rp 300.000 perbulan dari awalnya Rp 600.000 perbulan.
“Bantuan ini juga akan diberikan ke warga yang masuk ke DTKS baru disandingkan dengan data lama, dimana mereka akan mendapatkan bantuan secara reguler seterusnya,” ucapnya.
Mensos Juliari P Batubara menilai kendala yang dihadapi di lapangan dalam penyaluran bantuan sosial adalah bantuan yang serba cepat dan sinkronisasi data di lapangan.
Apalagi pos bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19 ini banyak seperti dari pusat, kementerian, provinsi, kabupaten/kota, sehingga jangan sampai terjadi duplikasi.
“Soal data ini kan harus akurat di awal-awal memang sulit, sementara di sisi lain bantuan harus cepat didistribusikan. Melalui koordinasi yang baik antara pusat dan daerah akhirnya semua bisa teratasi,” ucapnya.
Berdasarkan data untuk di KBB kuota bansos tunai ada sebanyak 32.000 lebih, yang sudah turun dan mendapat SK dari Kemensos ada sekitar 12.635 keluarga penerima manfaat.
Acuan data yang dipakai adalah memakai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non DTKS. Untuk sisanya sekitar 20.000 lagi dicairkan secara bertahap dimana jumlah itu diluar data yang nantinya akan dicover bantuan dari Pemprov Jabar dan Pemda KBB.
