oleh

Libatkan RT/RW dalam Penyaluran Bansos, Aplikasi Sapa Warga Dimaksimalkan

BANDUNG – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) kontinu menyempurnakan data penerima dan penyaluran bantuan sosial. Tujuannya, supaya bansos tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan berkeadilan. Dengan begitu, dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 pun bisa tertangani.

Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Arifin Soedjayana melaporkan, Pemda Provinsi Jabar hingga kini sudah menyalurkan sekitar 20.600 paket bansos bagi warga terdampak COVID-19 di seluruh Jabar.

Baca Juga:  Ibu Hamil Dapat Bantuan Bantuan Langsung Tunai, Simak Syaratannya

Bantuan sosial (bansos) senilai Rp500 ribu dari Pemda Provinsi Jabar merupakan salah satu dari sembilan pintu bantuan kepada warga terdampak pandemi COVID-19.

Sembilan pintu itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial (bansos) dari presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa (bagi kabupaten), Kartu Pra Kerja, bantuan tunai dari Kemensos, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota.

Kemudian, Pemda Provinsi Jabar menggagas Gerakan Nasi Bungkus atau Gasibu yang bertujuan untuk memastikan semua masyarakat Jabar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Meski begitu, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah berbeda nilai, jenis, waktu penyebaran dan mekanismenya.

Baca Juga:  Cimahi Menerima Bantuan 12 Tabung Oksigen dari Pemprov Jabar

Arifin menyatakan, pihaknya terus menyempurnakan data penerima bansos. Di samping itu, penyaluran pun bansos dilakukan. Pada tahap pertama penyaluran fokus di wilayah Bodebek dan Bandung Raya. Kendati begitu, Pemda Provinsi Jabar mengebut pemadanan data dan validasi data di seluruh kabupaten/kota.

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

3 komentar

  1. Ay merasa kecewa karena pemberian bantuan tidak merata mlh bnyk yg kurang mampu yg blm mendapatkan hak y,sedangkan yg mampu mlh d dahulukan mndapat bantuan

Baca Juga