SOREANG – Wilayah perbatasan di Kabupaten Bandung menjadi titik pengawasan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk dilakukan pengawasan secara ketat selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bandung.
Bupati Bandung Dadang M. NAser mengtakan, dalam evaluasi penerepan PSBB parsial, di wilayah perbatasan kota sering terjadi kepadatan karena adanya pergerakan kendaraan.
Hal ini terjadi karena sebagian warga Kabupaten Bandung masih banyak yang melakukan aktivitas bekerja di Kota Bandung. Sehingga, pergerakan kepadatan masih terjadi.
’’Kalau kita lihat, perusahaan atau tempat usaha di Kota Bandung belum sepenuhnya mematuhi kebijakan Wali Kota sehingga warga Kabupaten yang masih melakukan aktivitasnya,’’kata Dadang kepada wartawan belum lama ini.
Kendati begitu, masalah ini akan menjadi perhatian jajarannya dengan cara berkoordinasi agar setiap warga mematuhi aturan penerapan PSBB.
Dia mengusulkan kepada Gubernur Jabar untuk menambah titik chek poin di Kecamatan Margaasih. Sebab, daerah tersebut seringkali terjadi kepadatan kendaraan khususnya roda dua.
Dadang menuturkan, awal penerapan PSBB di wilayahnya 22 April lalu, selama empat hari pelaksanaanya terpantau adanya penurunan kepadatan dari pergerakan orang melalui kendaraan.
Hal itu kata bupati ditandai dengan lancarnya arus lalu lintas di beberapa wilayah.
“Kita sudah ada 17 titik check point, tapi harus ditambah satu titik lagi di wilayah Margaasih. Karena di wilayah ini telah terjadi loncatan positif covid-19,” terangnya.
Sementara untuk mengantisipasi adanya pemudik, lanjut Dadang, pihaknya telah menyediakan 6.000 rapid test kit yang akan disebar ke puskesmas di Kabupaten Bandung.
“Jika tetap ada masyarakat yang mudik ke Kabupaten Bandung, kami telah menyediakan 6.000 alat tes. Ini merupakan langkah preventif guna memutus mata rantai penyebaran virus corona,” tambahnya.
Sementara itu, Ridwan Kamil mengatakan untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan PSBB di Jawa Barat, dirinya meminta petugas di setiap check point untuk tegas dalam menegakkan aturan. Hal itu bertujuan agar masyarakat tidak melakukan pergerakan antar wilayah.
“Selain penguatan pembatasan antar wilayah, PSBB juga harus dilakukan secara satu arah. Dengan begitu, pergerakan laju kendaraan dan masyarakat dapat ditekan.” imbuhnya.
