Langkahi Instruksi Presiden, IPW Tentang Gagasan Ridwan Kamil

JAKARTA – Polri dinilai harus berani membubarkan tes masal Covid-19 yang diputuskan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang rencananya dilakukan hari ini, Rabu (25/3/2020). Sebab tes dengan pengumpulan masa ini bertentangan dengan instruksi Presiden Jokowi dan Maklumat Kapolri.

Indonesia Police Wacth (IPW) berharap jajaran kepolisian berani bersikap tegas membubarkan aksi pengumpulan massa oleh Ridwan Kamil itu. IPW juga berharap aparatur pemerintah bersikap satu kata dengan perbuatan dalam mengatasi penyebaran virus Korona.

“Jangan di satu sisi melarang pengumpulan masa, di sisi lain membuat pencitraan dengan mengumpulkan masa. Tes Corona buat masyarakat tidak harus dengan mengumpulkan masa di stadion, tapi bisa dilakukan door to door, untuk menghindari pengumpulan masa yang justru berisiko menyebarkan Virus Corona,” papar Ketua Presidium IPW Neta S. Pane kepada Fajar Indonesia Network (FIN).

Ditambahkannya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil sudah mengumumkan Tes Korona tersebut dilakukan di daerah yang berbatasan dengan DKI Jakarta serta sebagian Bandung Raya. Yakni, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Sumedang.

Daerah ini dipilih karena sebaran kasus Covid-19 paling banyak dibandingkan daerah lain. Pelaksanaan tes dengan drive-thru, direncanakan Ridwan di tiga lokasi, yakni Stadion Patriot di Bekasi untuk warga Bekasi dan Karawang, Stadion Pakansari di Bogor untuk warga Bogor dan Depok, serta Stadion Si Jalak Harupat untuk Kabupaten Bandung dan sisanya. Belakangan Pemkot Bekasi menolak rencana Ridwan tersebut.

”Melihat agresifnya Ridwan melancarkan rencana Tes Corona ini, sudah saatnya Kapolri dan Kapolda Jabar menegur Ridwan untuk membatalkan rencananya itu. Sebab selain bertentangan dengan instruksi Presiden dan Maklumat Kapolri, pengumpulan masa berisiko menyebarluaskan penyebaran virus Korona,” terangnya.

Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Yusdiyanto Alam berharap, selain melarang pengumpulan masa, ada baiknya pemerintah bisa melakukan langkah-langkah yang lebih soft dalam upaya tes masal.

”Jangan sampai juga niatnya baik, tapi mengundang musibah. Skenarionya harus lebih soft. Cari jalan, atau alternatif yang lebih aman. Ini yang lebih penting,” jelas Yusdiyanto.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan