BANDUNG – Forum Umat Islam (Formasi) Jawa Barat menggelar aksi menolak parade budaya lintas agama yang akan digelar oleh Pemerintah Kota Bandung pada 15 Februari mendatang. Penolakan tersebut dilakukan karena masa aksi menilai kegiatan tersebut penuh dengan pluralisme dan intrik.
Koordinator lapangan aksi, Iwan Daryana mengatakan, kegiatan tersebut cenderung pluralisme. Sebab sangat memisahkan nilai-nilai agama dan penuh dengan kemusrikan. Sehingga, Iwan menganggap Pemkot Bandung telah melakukan kezaliman, sebab kemusrikan itu adalah kezaliman paling tinggi.
Untuk itu, Iwan mengaku, pihaknya akan terus menekan dan mendesak Pemkot Bandung untuk membatalkan parade budaya lintas agama tersebut.
Baca Juga:KKP Kelas II Bandung Sediakan Brankar KhususKeluarga Berharap Polisi Segera Menangkap Penganiaya ZNS
”Kita sudah menyampaikan aspirasi penolakan acara 15 Februari itu. Tapi memang belum ada kesepakatan pasti. Kita akan tetap menekan dan bersih kukuh agar Pemkot Bandung membatalkan acara itu,” tegas Iwan, disela-sela aksi, di Balai Kota Bandung, Jalan Wastu Kencana, Senin (3/2).
Menurutnya, Formasi Jabar sempat melakukan audiensi dan diterima oleh Kepala Kesra Kesbangpol, Bambang, namun belum menemui kata sepakat.
”Kita tidak berhasil bertemu dengan Wali Kota Bandung. Mereka beralasan jika walikota sedang dinas ke luar negeri ke Jepang,” ujarnya.
Dia mengatakan, saat ini kondisi umat Islam sedang terancam. Dimana Islam sedang diserang oleh musuh-musuhnya, seperti kaum kafir, ahmadiyah, siyah. Musuh-musuh tersebut yang senantias menggunakan nama budaya padahal dibungkus dengan agama. Maka kondisi itu harus dikawal untuk menjaga akidah umat Islam.
”Hati-hati hari ini bisa saja yang menjadi korban pluralisme itu orang lain. Tapi dilain waktu bisa saja kita dan tetangga kita. Itu tidak mustahil terjadi,” katanya.
Selain menolak kirab budaya, masa yang tergabung dalam Formasi Jawa Barat tersebut juga menentang keras terhadap renacana pengaturan teks khutbah oleh Kementerian Agama (Kemenag). Sebab, mereka menilai pengaturan itu melanggar akidah dan menekan Islam.
”Meski memang mereka (Kemenag) mengatakan untuk menjamin kondusifitas. Itu semua kondusif dalam keinginan mereka berdasarkan keinginan orang kafir. Kita umat Islam manakala menjalankan syariah dengan bebas dan menjaga kaidah dari kaum kafir,” terangnya.