JAKARTA– Wasekjen Partai Demokrat Didi Irawadi memandang, dalam menyelesaikan sengkarut PT Jiwasraya (Persero) dibutuhkan panitia khusus (pansus) karena dibutuhkan sesuai kebutuhan. Menurutnya, kewajiban pansus lebih luas, sehingga akan meningkatkan penyelesaian kasus Jiwasraya.
“Bisa meminta izin, hak angket dan sebagainya di sana. Skala pembelanjaan dan kerugiannya sangat dahsyat ini, nggak main-main Rp 13,7 triliun dan 5,5 juta polis di sini. Kalau digabung uang, bisa saja ada jutaan anak bangsa yang dirugikan,” katanya di Jakarta, Minggu (19/1).
Didi meminta semua pihak tidak perlu khawatir dengan keberadaan pansus. Sebab, dengan membentuknya pansus, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas kerugian Jiwasraya dapat ditelusuri lebih dalam.
“Jangan takut sama pansus kenapa harus khawatir? Kita kan mau tegakkan kebenaran. Ini baru lima yang ketangkap bukan mungkin masih ada yang lain,” tuturnya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyambut cemas dengan meminta pansus. Menurutnya, hal ini akan mengatur proses aksi korporasi dengan para investor. Sebab, investor sangat sensitif dengan kericuhan perpolitikan.
“Bukan mau nolak, kami cuma nggak mau riweh kalau masuk politik nanti investor nolak. Tau lah investor itu kan nggak mau ada gaduh-gaduh di politiknya,” imbuhnya.
Arya mengungkapkan, pemerintah selama ini tidak tinggal diam dan terus mencari solusi setiap hari. Menurutnya, pengaturan pansus dapat dibuat jika tidak ada yang dilengkapi dengan strategi dan perencanaan dari pemerintah untuk pengurusan persyaratan gagal bayar.
“Kita fokus kesolusi. Kami di Kementerian BUMN mencari solusi, ini lagi kita kerjakan semua solusinya. Kita akan mengembalikan dana dari hasil yang bisa dikembalikan. Ini dikerjakan setiap hari lho, kita lagi cari investor juga. Lihat sejarahnya ada pansus kenapa? Karena ada kasus, responsnya lama ini kan kita kerja,” tandasnya. (jpc/drx)
