”Kami ingin sekalipun langit runtuh yang namanya aturan itu harus ditegakkan. Sebab, ketika hal itu tidak dilasanakan maka orang tidak akan percaya lagi pada kejujuran dan kebenaran. Akhirnya, kita selamanya berkutat dengan demokrasi yang cacat bukan demokrasi penuh,”jelasnya.
Lebih lanjut Hedi menjelaskan, komitmen gender. Apabila dilihat dari komposisi jenis kelaminnya, jumlah petugas pengawas pada Pilkada 2020 dari unsur kaum perempuan mengalami peningkatan signifikan dari semula yang hanya tujuh orang kini mengalami peningkatan hampir dua kali lipat. Diharapkan, keberadaan mereka bisa menjawab keraguan publik yang kadung memahami bahwa politik identik maskulin.
Sementara Koordinator Humas dan Hubal Bawaslu Jabar Lolly Suhenty menambahkan, Bawaslu ke depan harus memiliki kebijakan tentang tindakan khusus sementara bagi keterwakilan perempuan di internal. Agar jajaran pengawas tidak mayoritas laki-laki. Beruntung, di Jabar ada spirit itu sehingga terjadi peningkatan yang signifikan baik di jajaran komisoner Bawaslu Kab/Kota maupun Staf sekretariat dan jajaran pengawas tingkat bawahnya.
Baca Juga:SMKN 1 Sumedang Raih Penghargaan “Jabar Speak Up”PAUD Penting Demi Ciptakan Generasi Unggul
Bahkan pada Pedoman Rekrutmen Panwascam untuk Pilkada 2020 telah tercantum kebijakan untuk memperhatikan keterwakilan perempuan, hal ini tentu menggembirakan karena sudah ada keselarasan dengan aturan UU.
Diakuinya pula, ada tantangan yang harus dihadapi. Tapi, hal itu dijadikannya sebagai tantangan. Satu tantangan terbesar adalah soal jam kerja yang luar biasa padat (terutama saat tahapan Pemilu berlangsung) sehingga mengharuskannya untuk on 24 jam.
”Kadang berhari-hari kita tidak bisa pulang ke rumah. Sebagai ibu, saya berkewajiban memastikan hak anak untuk dapat perhatian tetap dijalankan dengan baik. Dalam situasi yang rumit, sering saya harus mengambil keputusan sulit,” pungkasnya. (rus)