NGAMPRAH– Pembangunan perumahan di Kawasan Bandung Utara (KBU) khususnya Lembang, makin menggeliat. Tak heran, kerusakan alam pun akan semakin meluas.
Tidak hanya itu, kemunculan objek-objek wisata baru yang tidak dilengkapi fasilitas parkir memadai, juga berdampak kepada semakin parahnya kemacetan di kawasan Lembang akibat infrastruktur jalan tidak bertambah.
“KBU ini memang menjadi bidikan para pengusaha, baik untuk membangun properti maupun kawasan wisata. Tapi, jika dibangun seenaknya tanpa mengikuti aturan, jelas sebagai kawasan konservasi kini sudah sangat kritis. Belum lagi soal kemacetan yang dari hari ke hari semakin parah. Sebagai komponen kepemudaan, kami mendorong Gubernur Jabar dan Bupati KBB membuat terobosan baru dalam mengatasi persoalan tersebut,” kata Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) KBB Lili Supriatna, di Ngamprah belum lama ini.
Dia menyambut positif rencana pembentukan Desk KBU oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Hal tersebut dianggap sebagai solusi konkret dalam rangka penertiban wilayah KBU.
Bahkan KNPI KBB akan mengusulkan ke gubernur agar mengintegrasikan penyelamatan KBU dengan program Citarum Harum melalui satuan tugas (satgas) yang melibatkan TNI, Polri, dan kejaksaan.
Bergabungnya tiga institusi tersebut menjadi modal dan kekuatan bagi gubernur untuk menertibkan KBU yang memang banyak dikuasai oleh orang-orang ‘besar’.
Jangan pernah takut atau tebang pilih dalam menertibkan, karena pemerintah akan kehilangan wibawa manakala tidak bisa menegakkan aturan.
Bagi yang sudah punya IMB tapi salah, ujar Lili, harus diluruskan. Kalau IMB tidak ada tapi sudah beroperasi bongkar atau tutup usahanya. Bahkan kalau perlu daftarkan ke pengadilan untuk digugurkan perizinannya.
“Ini kan kewenangannya Pemprov Jabar sebagai penanggung jawab dan pemberi rekomendasi KBU. Sedangkan Bupati KBB yang mengeluarkan IMB juga jangan takut sama pengusaha. Kalau memang mereka salah tertibkan. Jangan hanya karena ada kontribusi PAD ke kas daerah, jadi menutup mata dan pura-pura tuli terhadap berbagai pelanggaran di KBU,” ujar dia.
Menurut Lili, program penyelamatan KBU bisa disinergiskan dengan program Citarum Harum karena penyelamatan konservasi alam dan kawasan resapan air berkorelasi dengan kelestarian sungai.
