BANDUNG – Setelah dilakukan pembahasan anggaran, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) rencananya akan mengratiskan iuran bulanan untuk SMA/SMK se Jabar.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika menuturkan, pembebasan biaya SPP ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Gubernur Jabar Ridwan Kamil terhadap pendidikan di Jabar.
‘’Gratisnya SPP disetiap SMA/SMK akan memberikan peningkatan aksesibilitas dan kesempatan belajar,’’jelasnya ketika di hubungi Jabar Ekspres, Kamis, (28/11).
Dia menyebutkan, pada 2018 berdasarkan data Angka Partisipasi Kasar (APK) Jabar yang menjadi tolok ukur aksesibilitas pendidikan masih berada di angka 83,81 persen.
‘’Artinya ini, masih ada anak Jabar yg belum mendapatkan akses pendidikan,’’kata Dewi.
Program ini lanjut dia, berlaku di 835 SMA/SMK/SLB Negeri di Jabar dengan total 759.128 peserta didik. Sedangkan untuk anggaran setiap siswa per tahunnya berada dikisar Rp 1,4juta-Rp 1,9juta.
‘’Program ini akan dilaksanakan pada Bulan Juli 2020,” cetus Dewi.
Selain sekolan SMA/SMK negeri, batuan juga akan diberikan untuk sekolah SMA/SMK swasta berupa Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).
‘’Untuk sekolah swasta berjumlah 4.146 SMA/SMK/SLB Swasta dan 1.198 Madrasah Aliyah (MA), dan sebetulnya BPMU sudah berjalan untuk meringankan biaya operasional sekolah swasta dan MA,’’tuturnya.
Untuk, jumlah siswa SMA/SMK/SLB Swasta yang mendapat bantuan 1.076.298. Sedangkan, siswa MA berjumlah 226.069 orang. Besaran dana bantuan setiap siswa per tahunnya pada 2020 adalah Rp 550ribu.
‘’Besaran itu meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 500ribu/siswa/tahun,” ucapnya.
Dewi menambahkan, usulan program tersebut sebelum telah disetujui DPRD Jabar melalui pembahasan anggaran. Bahkan, untuk menjamin akses pendidikan siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) yang tidak diterima pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Disdik tetap menjamin dengan diberikannya bantuan sebesar Rp 2 juta per tahun untuk siswa kurang mampu yang bersekolah di swasta.
“Ini Instruksi Pak Gubernur, kami harus memastikan siswa siswi yang mendaftar lewat PPDB berasal dari KETM, jika tidak keterima di SMA Negeri, dipastikan bersekolah di swasta,” kata Dewi.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil memastikan bahwa program Gratis Iuran Bulanan sudah disetujui oleh DPR Daerah Jabar.
