BANDUNG – Program sekolah bebas SPP untuk SMA/SMK/SLB Negeri di Jawa Barat rencananya akan dilaksanakan pada Juli 2020 nanti. Namun, program tersebut belum bisa berbuat banyak untuk sekolah SMA/SMK swasta.
Wakil Ketua Komisi V Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H. Abdul Hadi Wijaya mengatakan, selama ini anggaran skala prioritas untuk pendidikan selalu mendapat dukungan dari dewan. Sebab, untuk urusan pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar yang harus dinikmati masyarakat.
Akan tetapi, secara menyeluruh pemberian bantuan sekolah gratis ini belum secara penuh memberikan dukungannya kepada sekolah SMA/SMK Swasta. Sehingga, harus ada solusi agar seluruh pendidikan gratis bisa berlaku diseluruh sekolah.
‘’SMA/SMK swasta hanya mendapatkan dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang nilainya Rp 550 ribu per siswa,’’katanya ketika dimintai tanggapannya oleh Jabar Ekspres, Jumat (28/1).
Dia menilai, meski ada kenaikan nilai sebesar Rp 50.000 bantuan yang diberikan kepada SMA/SMK swasta dinilai terlalu kecil. Terlebih banyak sekolah swasta yang mengalami kesulitan untuk biaya operasionalnya.
“Dilapangan kami dapat banyak masukan dari sekolah swasta. Jadi kaya ada kecemburuan,’’kata dia.
Hadi mengakui, untuk program BPMU pihaknya sudah melalukan koordinasi dengan Gubernur agar bantuan ke SMA/SMK swasta bisa lebih besar dari tahun sebelumnnya. Namun, usulan itu tidak disepakati oleh Gubenur.
‘’Pak Gubernur dalam menjawabnya mengatakan duitnya ada tapi kemudian swasta tidak naik ternyata bantuan BPMU hanya naik 10 persen,” katanya.
Hadi berharap, pemberian program BPMU ke depan harus lebih besar lagi. Hal ini, berdasarkan fakta bahwa sekolah swasta menyumbang 57% dari serapan sekolah anak didik di Jawa Barat.
‘’Jadi jika dibandingkan dengan SMA/SMK Negeri itu hanya 43 persen saja,’’ujarnya. (yan)
