BANDUNG – Polimik pembangunan kolam renang di rumah dinas Gubernur Jabar ditanggapi Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat, Yod Mintaraga dengan santai.
Menurutnya, DPRD Jabar tidak bisa sekonyong – konyong menghentikan proyek yang menghabiskan anggaran hingga 4,6 Milyar tersebut. Sebab, bagi dewan masalah ini bukan pro atau tidak pro (Ridwan Kamil).
Dewan dituntut untuk obyektif berdasarkan mekanisme yang sudah ada. Sehingga, kalau ada kelompok yang menyebutkan proyek itu tidak wajar dan patut dan harus dihentikan itu sangat tidak tepat. Sebab, proyek tersebut sudah dianggarkan pada 2019.
‘’Kalau menurut saya kita masuknya harus dari sisi mana harus menghentikan kegiatan itu. Yang pertama itu sedang dilaksanakan, berarti APBD 2019 kan sudah sah , lalu pekerjaan itu sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan terikat antara pemerintah dan pihak ketiga. Kalau kita hentikan dari sisi mana, nanti jangan – jangan Gubernur bisa digugat, kalau Gubernur digugat, DPRD juga akan digugat. Itu kan sudah ada ikatan hukum. Kecuali kalau diindikasikan ada temuan hukum yang menyimpang dari aturan – aturan,” kata Yod seperti dilansir kantor berita RMOLJabar.
Yod menilai, proyek pemeliharaan rumah dinas bukan dilihat dari besaran nilainnya. Akan tetapi, yang harus diawasi adalah pada pelaksanaan pengerjaannya yang harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
” Sesuai apa gak. Saya melihatnya Gedung Pakuan ini kan milik pemerintah, rumah dinas orang nomor satu di Jawa Barat kalau diindikasikan ada kerusakan, tamannya perlu perbaikan , harus dilengkapi ya silakan saja, tapi volume dan spek pekerjaannya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Kita nanti lihat hasilnya saja,” tambah politisi senior ini.
Yod menuturkan, banyaknya tanggapan dari masyarakat terkait proyek tersebut adalah wajar. Terlebih masyarakat juga bagian dari yang harus melakukan pengawasan. Namun, harus objektif, tidak harus karena Ridwan kamil sakit lutut lalu butuh kolam renang.
Disinggung mengenai anggaran 2020 mendatang Yod menanggapi, pihaknya belum menemukan ada mata anggaran yang dianggap tidak pro rakyat dan bisa menyulut polemik serupa. Sebab, untuk penyusunan anggaran 2020 masih dalam tahap pembahasan.
