Tono menegaskan, SLRT tersebut hanya sebagai pelayanan surat rujukan saja bagi warga miskin.”Bentuknya sistem layanan rujukan saja, misalkan untuk kesehatan menjelaskan bahwa ini benar warga miskin, sama halnya ketika dinas-dinas terkait meminta data warga miskin untuk program rutilahu, dan pendidikan,” terangnya.
Tono menyebutkan, dalam melakukan upaya pengentasan kemiskinan, sudah digelontorkan anggaran hingga Rp 50 miliar. Kemudian kucuran anggaran dari pusat sebesar Rp 217 miliar, anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program verifikasi dan validasi data miskin di lapangan serta beberapa bantuan lainnya.
Sementara, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana meminta agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unsur kewilayah untuk memetakan warga Kota Bandung. Pemetaan itu agar program penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung lebih tepat sasaran.
“Dari pemetaan bisa terlihat daerah dan problemnya. Solusi diberikan sesuai dengan kebutuhannya,” jelas Yana pada acara Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah Kota Bandung belum lama ini.
“Secara persentase kan kecil, tapi secara jumlah pasti besar. Intinya bukan soal besar kecilnya tetapi kita harus menanggulangi orang miskin,” lanjutnya.
Yana menyampaikan, hadirnya Program Inovasi Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK), Dana Kelurahan (bantuan pemerintah pusat) dan Kotaku menjadi daya dukung kepada masyarakat yang membutuhkan.
Agar tepat sasaran, Yana juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar untuk menyelaraskan program yang sesuai sehingga terintegrasi dengan benar. (mg2/drx)
