BANDUNG– Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung langsung bergerak cepat untuk menata data penduduk miskin yang selama ini belum terpadu atau semrawut. Program yang tengah disiapkan yakni Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang diklaim akan menjadi solusi menurunkan angka kemiskinan sekaligus memperbaiki data miskin yang di pusatkan di setiap kelurahan di Kota Bandung pada 2020 mendatang.
Untuk diketahui, pada tahun 2018 lalu, angka kemiskinan di Kota Bandung berada diangka 3,57 persen. Saat ini, jumlah warga miskin dan sangat miskin di Kota Bandung sebanyak 79.000 Kepala Keluarga (KK) atau 400.000 jiwa.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bertekad terus menekan angka kemiskinan. Targetnya, pada 2023 mendatang, angka kemiskinan menjadi 3,14 persen.
Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Tono Rusdiyantono mengklaim, jika data penduduk miskin sudah terintegrasi. Namun, ada persoalan dalam pelayanan yang belum optimal.
“Data kita sudah terintegritas sebenarnya, hanya pelayanan kita yang belum, maka kita usulkan pembentukan SLRT di setiap kelurahan,” kata Tono ditemui di Hotel Papandayan, Jalan Gatot Subroto. Minggu (17/11).
Menurut Tono, melalui program SLRT diyakini menjadi solusi untuk memperbaiki data penduduk miskin agar terintegrasi dan terpadu dengan sistem pelayanan. Dia menyebutkan, SLRT semacam Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) yang ada di kelurahan.
Tono menginginkan Puskesos dapat dimiliki oleh setiap kelurahan, dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan pelayanan dan pengaduan dari warga. Termasuk soal kedaruratan dan permasalahan pemenuhan kebutuhan.
Selama ini, Kota Bandung telah memiliki dan menjalankan program SLRT, hanya saja belum berjalan maksimal dan selanjutnya akan dikembangkan.
“Kota Bandung sudah punya SLRT, kita hanya mengembangkan saja ke daerah lain karena saat ini baru diterapkan di tiga kecamatan sebagai bentuk uji coba sementara, seperti di Kecamatan Bandung Kidul, Bojanglowa Kaler dan Kecamatan Babakan Ciparay. Tahun 2020 kita upayakan bisa dilaksanakan di setiap kecamatan,” terangnya.
“Memang masih ada yang belum terlayani karena program-programnya berbeda, sekarang semuanya berpusat ke basis data terpadu (BDT),” paparnya.
