BANDUNG – Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Taufik Hidayat mengaku sudah menggelar pertemuan untuk membahas mengenai isu penggunaan hak Interpelasi.
Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat mengatakan, Hak Interpelasi sebetulnya adalah bertanya kepada Gubernur. Hal ini dilakukan demi menujang komunikasi yang baik antara Legislatif dan Eksekutif.
“Jadi tujuannya agar kita lebih erat lagi. Gubernur dan seluruh anggota dewan bisa lebih erat dan bersinergi. Soalnya seperti pribahasa tak kenal maka tak sayang, kalau kita misalnya di kantor bapak ibu wartawan juga sibuk kita juga mungkin susah untuk ketemunya akhirnya babarengan sauyunan gitu lah,” kata Taufik Hidayat saat Media Gathering di Ciater, Subang, Selasa (29/10).
Taufik menjelaskan, Interpelasi digunakan dewan boleh saja dilakukan asalkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga, setiap permasahan nantinya akan ditemukan solusi dan jalan keluarnya.
“Saya kira harus tetap di pupuk perlu dijaga terus menerus. Jadi tadi sudah saya sampaikan Pak Gubenur kemudian masalah-masalah itu satu kuncinya komunikasi tersumbat jadi akhirnya salah tuduh, kan ada di pancasila itu musyawarah mufakat,” jelasnya.
Dia menilai, antara, Eksekutif dan Legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan diperluakan kerjasama untuk sama-sama menjalankan program pembangunan. Sehingga bisa mencapai tujuan sesuai dengan persepsi sama.
Taufik mengatakan, dari hasil pertemuan tentang interpelasi itu sudah terselesaikan. Sehingga, komunikasi dengan Gubernur akan lancer kembali.
‘’Jadi sebetulnya isu juga itu, jadi tadi iru sebetulnya komunikasi tersumbat hanya kuncinya komunikasi tersumbat,’’cetus Taufik.
Dia menuturkan, komunikasi atau pertemuan dengan dewan bias dilakukan secara rutin. Hal ini dilakukan untuk membahas dan mengevaluasi program-program pembangunan yang sedang dilaksanakan.
‘’Jadi tidak ada sebetulnya interpelasi interpelasi itu. Ini karena komunikasi tersumbat saja. Karena jarang melakukan pertemuan makannya harus rutin pertemuan karena gini dewan dengan gubernur itu kaya suami istri jadi kita harus terjalin,” katanya.
Saat disinggung mengenai keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Taufik enggan untuk berkomentar banyak. Namun, dia mengajak untuk berfikir positif bahwa keberadaan TAP memiliki tujuan baik.