SOREANG – Dinilai berhasil dalam mengembangkan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung meraih penghargaan Natamukti Award 2019 dari International Council for Small Business (ICSB) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) RI.
Kepala Dinas Koprasi dan UKM Cakra Amiyana mengatakan, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung merasa bangga karena sudah menerima langsung Piagam penghargaan dari kementerian.
”Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya Pemkab Bandung mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Penghargaan ini diberikan karena kita dinilai mampu mendorong keberlangsungan UMKM, menjaga kualitas serta mendorong terjadinya pembentukan ekosistem,” kata Bupati Bandung Dadang M. Naser jelas saat ditemui di Rumah Jabatannya di Soreang, belum lama ini.
Dadang menjelaskan, dengan adanya penghargaan tersebut, Ia berharap UMKM di Kabupaten Bandung dapat terus termotivasi untuk aktif dalam mewujudkan salah satu program prioritas Kabupaten Bandung, yakni meningkatan perekonomian yang berdaya saing.
”Menurut Data BPS Kabupaten Bandung, angka kemiskinan kita turun dari 7 persen menjadi 6 persen, begitu pula angka pengangguran. Meskipun dalam beberapa indikator makro sudah diatas rata-rata Jabar (Jawa Barat) maupun nasional, namun masih terdapat kesenjangan di tataran mikro. Ini yang harus kita perhatikan,” jelasnya.
Dadang berencana memperluas pemasaran produk UMKM Kabupaten Bandung ke pasar internasional. ”Target kita selanjutnya tentu penghargaan Natamukti Nindya. Untuk mencapai hal itu diperlu bukti jika UMKM kita sudah ekspor. karena penghargaan ini diberikan kepada UMKM yang berdaya saing internasional. Oleh karena itu, 2020 mendatang kami akan melakukan program UMKM go international,” kata Dadang.
Hal yang sama dikatakan, Kepala Diskop-UKM Kabupaten Bandung Cakra Amiyana, menurutnya, guna mempertahankan penghargaan Natamukti, pihaknya akan melakukan pendataan UMKM lebih detail.
“Tahun 2018 lalu, kami sudah melakukan pendataan kepada 1.700 UMKM di 10 kecamatan. Sementara tahun ini kami berencana melakukan pendataan kembali, namun lebih mendetail seperti omset, aset, jenis usaha, produk dan jenis kegiatan,” urainya.
Selain bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI serta Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Jabar, pihaknya juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pengembangan UMKM di Kabupaten Bandung. Cakra juga menilai, pengembangan UMKM harus terintegrasi dalam suatu badan usaha, berupa koperasi.
