oleh

Aher Mangkir Dipanggil KPK

Aher mengakui telah menjelaskan segala hal yang diketahuinya mengenai perizinan tata ruang Kabupaten Bekasi kepada penyidik. Menurut dia, sebelum izin tersebut dikeluarkan DPMTPSP, harus dilengkapi dengan rekomendasi dari BKPRD yang saat itu dipimpin Iwa Karniwa.

Kendati demikian, dirinya menegaskan tidak mengetahui secara rinci mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi yang dibahas BKPRD. Hal ini lantaran hingga akhir masa jabatannya, draf rekomendasi tersebut belum diserahkan ke meja kerjanya untuk ditandatangani.

“Jadi saya tidak tahu proses RDTR-nya di Kabupaten Bekasi seperti apa. Saya juga belum tahu juga ketika itu sudah dikirim ke provinsi diproses di provinsi, kemudian keburu saya pensiun. Itu saja tadi,” tandasnya.

KPK telah menjerat sebelas orang tersangka dalam kasus suap Meikarta. Teranyar, KPK menetapkan Iwa dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto dan Sekretaris Daerah Jabar, Iwa Karniwa.

Iwa diduga menerima Rp900 juta untuk memuluskan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Sedangkan, Bartholomeus merupakan pihak yang ditugaskan PT Lippo Karawaci untuk ‘menyelesaikan’ izin pembangunan Meikarta dari Neneng Hasanah Yasin yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bekasi.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.