BANDUNG – Revisi UU No 1 Tahun 1974 Perkawinan disahkan sudah dengan menyebutkan ambang batas minimal usia menikah bagi pria dan wanita adalah usia 19 tahun.
Anggota Fraksi PKS DPR RI yang juga anggota Komisi X Ledia Hanifa Amalia mengatakan, meski sudah disahkan, dalam pembahasan revisi undang-undang ini, dua fraksi dari 10 fraksi di DPR RI diantaranya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyatakan tetap mengusulkan batas usia menikah bagi pria dan wanita adalah 18 tahun untuk dimasukkan dalam Revisi No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Ledia menjelaskan, FPKS berpandangan bahwa batas minimal usia perkawinan yang tertera dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang perlu diubah agar terjadi harmonisasi sebagaimana yang dimanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi.
“Sebab selama ini memang ada beberapa ketidaksinkronan di dalam sejumlah undang-undang yang mengatur tentang batas usia anak, yang tentunya juga tidak dapat dipisahkan dengan usia kawin dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”kata Ledia dala rilis yang dikirim ke redaksi Jabar Ekspres, Selasa, (18/6).
Ketidak sinkronan dimaksud, jelas Ledia, terlihat misalnya dalam UU Perlindungan Anak. Pasal 7 ayat (1) UU tentang Perkawinan menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.
Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dinyatakan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
Dengan demikian, batas usia kawin bagi perempuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu mencapai umur 16 (enam belas) tahun bagi perempuan merujuk pada sosok perempuan yang masih terkategori sebagai anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak.
Karena itulah, untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan perundang-undngan, Fraksi PKS dalam pembahasan demi pembahasan revisi mengusulkan perubahan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.
Usulan FPKS ini didasarkan dengan pertimbangan hukum bahwa dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
