”Bahwa ibu kota Provinsi bisa pindah setelah dibuat kajian yang komperhensif gitu,” kata dia.
Daddy menegaskan, secara pribadi rencana pindahnya ibukota ditolak. Sebab, untuk mewukudkan itu dibutuhkan anggaran yang sangat besar. Sehingga, harus berpikir ulang.
Akan tetapi, jika hasil kajian telah dilakukan makan secara kelembagaan DPRD Jabar akan memberikan keputusan resminya.
” Tunggu saja hasil dari kajian-kajian yang dilakukan,” tuturnya
Baca Juga:Karang Taruna Cihareuyheuy Bersatu “Cyber” Padaulun Meriahkan HUT RI ke-74Ada Delapan Sasaran Operasi Patuh Lodaya
Kendati begitu, politikus Partai Gerindra ini mengakui, jika pemerintahan pindah dan terpusat menjadi satu maka akan memberikan kemudahan birokrasi dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, jika mengadakan rapat-rapat kerja maka akan dengan cepat terlaksana.
”Kalau satu titik semua ngumpul Itu secara fisik kuat, contoh kalau rapat tinggal panggil langsung kumpul di satu titik,” tambahnya
Kendati begitu, di era perkembangan teknologi komunikasi sebetulnya pelayan terhadap masyarakat sudah semakin mudah. Terlebih, jika ada inovasi-inovasi pendukung layanan.
” Jadi apakah butuh pindahnya ibu kota ketika zaman sudah era digital ? lantas seperti apa korelasi sebagai Digital Province?,” tanya Daddy seraya meminta tunggu keputusan resmi. (mg6/yan)