Dia mengatakan, pihaknya tidak ingin ada kegaduhan di Partai Golkar. Terbukti, selama tiga hari massa AMPG berada di tempat itu, tidak ada satupun aksi huru-hara ataupun kerusuhan yang terjadi. Organisasinya bertekad menjaga suasana Partai Golkar kondusif. “Yang membuat kegaduhan justru saudara Ketum Airlangga dengan melarang pengurus pleno masuk ke DPP dan memakai preman berseragam AMPG untuk menjaga DPP,” ungkapnya.
Ia menyatakan, pengurus dan anggota AMPG sangat kecewa dengan kepimpinan Partai Golkar dan sikap Ketua Umum Airlangga Hartarto yang tidak mengizinkan mereka masuk ke dalam DPP Partai Golkar dan menjadikan kantor partai seperti kantor pribadinya. Padahal, banyak anggota AMPG yang harus terpaksa tidur di jalanan.
Semua pihak bisa melihat sikap Airlangga yang membiarkan generasi muda Golkar tidur di jalanan. “Harusnya sebagai pimpinan, ketua umum harus mengayomi semua anggota, bukan malah menelantarkan serta melarang para kadernya masuk ke rumahnya sendiri,” ucap Nofel.
Usai menggembok DPP, Nofel menyerahkan keamanan DPP kepada aparat kepolisian yang berjaga. Aparat kepolisian diminta mewaspadai pihak-pihak yang ingin memanfaatkan suasana menjadi tidak kondusif.
AMPG akan tetap menuntut DPP Partai Gokar untuk sesegera mungkin melaksanakan rapat pleno. “Jika DPP tidak segera melaksanakan rapat pleno, kita akan kembali bergerak mendatangi DPP dengan massa yang lebih besar lagi,” tegas Nofel.
Junaidi Elvis, politikus Partai Golkar kubu Bambang Soesatyo itu mengatakan, rapat pleno tidak boleh ditawar-tawar lagi. Ketua umum harus segera mengagendakan rapat yang sangat penting itu. Selain membahas evaluasi pemilu, rapat itu juga untuk memutuskan langkah Partai Golkar ke depan. “Kita semua menunggu kepastian rapat pleno,” ungkap ketua DPP Partai Golkar itu.
Ace Hasan Syadzily, ketua DPP Partai Golkar mengatakan, massa AMPG boleh saja melakukan aksi, tapi mereka juga harus tetap mentaati aturan yang ada. Dia menyayangkan pengembokan yang mereka lakukan. “Penyampaikan aspirasi suatu hal yang biasa, tapi harus tetap sesuai prosedur yang ada,” terang dia.
Walaupun mereka mendesak rapat pleno, DPP Partai Golkar akan tetap mentaati aturan organisasi. Sebab, mekanisme rapat sudah diatur sangat jelas. Jadi, aksi yang mereka lakukan tidak akan mempengaruhi kebijakan partai. Rapat Pleno pasti akan digelar, tapi waktunya yang belum diputuskan. (ful/fin)
