BANDUNG – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Bandung, kembali mandek dalam pembayaran klaim terhadap RSUD Kota Bandung. Akibatnya, berdampak pada pengadaan obat dan alat kesehatan (alkes) untuk melayani masyarakat.
Tanpa menyebutkan jumlah estimasi piutang BPJS Kesehatan, Dirut RSUD Kota Bandung dr. Exsenveny Lalopua mengungkapkan, akibat mandeknya pembayaran klaim sangat mengganggu operasional layanan kepada masyarakat.
“Untuk nominalnya (piutang BPJS) hampir sama dengan daerah lain dan tergantung pada peserta BPJS yang dilayani di RSUD Kota Bandung,” kata dr. Exsenveny saat dihubungi Jabar Ekspres, Rabu (21/8).
Dia menjelaskan, pihak BPJS baru membayar untuk klaim bulan Maret dan diterima bulan Juli 2019. “Itu sudah termasuk kategori telat, seharusnya pihak BPJS dikenakan denda, tentunya biaya denda tersebut di luar nominal klaim tadi,” katanya.
Dia menjelaskan, kunjungan peserta BPJS ke RSUD Kota Bandung sangat tinggi.
“Total peserta BPJS di RSUD Kota Bandung dari bulan Juni sebanyak 5.099 kunjungan kategori rawat jalan dan 871 kategori kunjungan rawat inap,” paparnya.
Dia meminta agar BPJS secepatnya membayar piutang klaim kepada RSUD. Sebab, RSUD juga bekerjasama dengan pihak ketiga atau perusahaan penyedia obat.
“Kami juga harus membayar obat-obatan ke perusahaan tersebut, kalau lambat pembayaran tentu tidak bisa mendapatkan obat atau alkes,” ungkapnya.
Namun dirinya mengklaim, saat ini operasional RSUD Kota Bandung masih berjalan stabil menggunakan obat yang ada. “Sekarang kita andalkan obat yang ada. Namun kita juga tetap waspada melihat kondisi sekarang ini yang memang keuangan dari BPJS tak kunjung cair,” terangnya.
Agar kondisi keuangan bisa kuat dan mandiri, pihaknya mendorong terwujudnya rumah sakit dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa lebih cepat.
Sebab dengan status sekarang, maka birokrasi menjadi panjang dan segala kebutuhan harus melalui Dinas Kesehatan. Selain itu juga, dia merespon atas proyeksi status RSKIA yang akan berubah menjadi RSUD.
“Kalau sudah BLUD, maka kita bisa mengelola keuangan secara mandiri tanpa harus memakai birokrasi yang panjang. Itu yang sedang kami dorong agar pelayanan lebih cepat dan maksimal,” tandasnya. (mg2/drx)
