Dia tidak mau bila penunjukan dirinya sebagai ketua DPP itu sekadar formalitas. “Aku ndak mau cuma ditulis aja, ndak mau. Makanya, nanti coba tak pelajari sampai di mana,” imbuh dia.
Masuknya nama Risma itu memunculkan spekulasi bahwa dia sedang disiapkan untuk posisi yang lebih tinggi. Kabarnya, jika bukan menteri, Risma nanti diplot untuk perebutan jabatan DKI-1. “Tapi, semuanya masih menunggu perkembangan dulu,” ucap sebuah sumber di internal partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
Kejutan lain adalah tergusurnya Bambang D.H. beserta lima pengurus lama dari struktur DPP. Sebelumnya, mantan wali kota Surabaya itu menjabat ketua DPP bidang badan pemenangan pemilu. Posisi itu digantikan oleh anggota DPR dari Jawa Tengah Bambang Wuryanto. Suami Dyah Katarina tersebut tidak kaget dengan keputusan itu. Biasa gantian. Aku nyantai ae kok, kata Bambang.
Saat ditanya soal hal itu, Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga Eriko Sotarduga menyatakan tidak mengetahui alasan terpentalnya Bambang D.H. Menurut dia, itu adalah kewenangan penuh Megawati sebagai Ketum PDIP. Apalagi, presiden ke-5 RI tersebut didaulat sebagai formatur tunggal kongres sehingga berhak memberhentikan dan mengangkat kader.
“Tentu semuanya kembali ke Bu Ketua (Megawati, red). Tapi, kalau misalnya Anda berprestasi, masak bos Anda tidak memperhatikan,” ujarnya, memberikan analogi.
Selain Bambang D.H., ada lima nama pengurus lama yang tidak masuk struktur baru. Salah satunya Trimedya Panjaitan. Jabatan lamanya sebagai ketua DPP bidang hukum, HAM, dan perundang-undangan digantikan oleh Yasonna H. Laoly. Politikus yang juga menjabat menteri hukum dan HAM di kabinet Jokowi-JK itu diharapkan mampu berperan besar dalam bidang hukum dan perundang-undangan.
Dia mengaku tak pernah mengejar jabatan. Apa pun tugas dari partai bakal dia jalankan. Yang penting bagi dia, bagaimana kader bisa melaksanakan misi partai. Nama lain yang menarik perhatian dalam struktur itu adalah Prananda Prabowo.
Anak kandung Megawati itu kembali dipercaya untuk memegang jabatan ketua bidang UMKM, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Dalam nomenklatur DPP PDIP sebelumnya, tidak ada istilah ekonomi digital. “Memang ini penambahan. Karena Mas Prananda ahli di bidang itu,” ujar Djarot.
