BANDUNG– Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan segera menyesuaikan Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Hal ini setelah Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengikuti Konsultasi Regional Penyusunan Rencana Awal RPJMN 2020-2024 di Surabaya, baru-baru ini.
“Kita akan langsung tindaklanjuti setelah ini kita harus membuat RPJMD yang mengacu pada RPJMN ini. Kita tentunya harus sesuai menyesuaikan RPJMD kita sampai 2023,” kata Yana.
Lebih lanjut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung, Ahyani Raksanagara menuturkan, dalam konsultasi regional sebagai momentum bagi pemerintah pusat menyampaikan rencana pembangunannya dalam lima tahun ke depan. Sekaligus menjadi kesempatan pemerintah daerah untuk memberikan masukan.
Ahyani menyatakan terdapat tujuh agenda pembangunan dari pemerintah pusat yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Program tersebut harus diperhatikan dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah.
“Pertama, memperkuat ekonomi. Kemudian mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, ada meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur, membangun lingkungan hidup dan ketahanan menghadapi bencana serta memperkuat stabilitias polhukhankam dan transformasi pelayanan publik,” papar Ahyani.
Selain itu, Ahyani mengungkapkan, arahan lainnya agar membuat program prioritas untuk mendukung kemajuan ekonomi. Namun pemerintah daerah diwanti-wanti agar jangan membuat prioritas terlalu banyak, agar bisa menjalankan program dengan fokus.
Ahyani menerangkan, dalam pertemuan tersebut juga pemerintah daerah diarahkan untuk mengoptimalkan skema pembiayaan program melalui Kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA).
“Harus mulai menggunakan dana non APBD, karena APBN pun paling maksimal bisa membiayai 25 persen dari berbagai permasalahan. Jadi KPBU atau pun PINA menjadi hal yang bukan wacana tetapi harus dilaksanakan,” jelasnya.
Ahyani mengungkapkan, pemerintah daerah terus didorong untuk bisa menyedot banyak investasi. Sehingga, mampu membangkitkan dunia industri yang berimplikasi terhadap peningkatan ekonomi dengan tersedianya banyak lapangan kerja bagi masyarakat.
“Caranya membuat industri yang menyerap banyak tenaga. Kedua mudahkan perizinan. Jadi hilangkan kesan lama dan mahal maka itu yang akan menjadi tindak lanjut Kota Bandung,” pungkasnya. (rls/drx)
