JAKARTA – Presiden terpilih Joko Widodo ingin anggota kabinet periode 2029-2024 diisi orang-orang yang berani. Partai politik koalisi juga sudah diminta menyetorkan CV sejumlah kadernya. Dalam waktu kriteria calon menteri akan segera disusun.
“Kriteria menteri itu adalah harus eksekutor kuat dan paham manajemen. Artinya manajerialnya baik, memiliki keberanian, berintegritas dan lain-lain,” tegas Jokowi usai pertemuan dengan parpol koalisi di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta, Jumat (26/7).
Hingga saat ini, dia belum membahas kandidat calon menteri dari parpol koalisi. Parpol juga telah diminta menyetorkan CV para kader yang dicalonkan sebagai menteri. Namun, beberapa di antaranya belum menyerahkan nama.
Sekedar diketahui, Jokowi bersama sekjen parpol koalisi secara resmi membubarkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Pilpres 2019. Dia mengapresiasi kerja keras TKN selama hampir satu tahun ini. Meski TKN sudah resmi bubar, bukan berarti koalisi juga ikut bubar. “TKN dibubarkan karena tugasnya sudah selesai. Selanjutnya, presiden terpilih, Pak Jokowi akan menentukan perkembangan KIK (Koalisi Indonesia Kerja) selanjutnya,” timpal Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.
Saat ditanya soal hasil pertemuan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo, Jokowi hanya tersenyum. Dia mengatakan keduanya bertemu sebagai sahabat. “Kan beliau berdua sahabat baik. Sudah berhubungan baik sejak lama. Kalau Pak Prabowo ketemu Bu Mega ya biasa kan,” jelas Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan tidak ada keretakan hubungan di dalam KIK. Menurutnya, koalisi baik, solid dan kuat. Meski begitu, Jokowi bersama partai koalisi belum membicarakan soal wacana koalisi pemerintahan kedepan.
Terpisah, Muhammadiyah berharap ada kadernya yang bisa menempati posisi menteri. Tokoh Muhammadiyah Abdullah Sumrahadi menyebut setidaknya ada enam posisi yang bisa diberikan kepada kader Muhammadiyah. Enam posisi menteri tersebut yaitu, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan satu posisi berbentuk badan, yaitu Badan Ekonomi Kreatif.
“Meskipun Muhammadiyah punya kader yang layak di jajaran menteri, tentu semuanya dikembalikan kepada Presiden yang punya hak prerogatif. Menteri adalah posisi strategis. Karena mereka adalah implementator dan eksekutor dari visi yang ingin diterjemahkan dalam program Presiden,” ujar Abdullah di Jakarta, Jumat (26/7).
