NGAMPRAH – Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat akan memanggil sejumlah dinas yang berkaitan dengan pembangunan dan infrastruktur sekitar akhir Juli 2019. Pemanggilan dilakukan sebagai evaluasi kinerja sebelum masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat periode 2014-2019 akan habis pada 25 Agustus mendatang.
Sekretaris Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys mengatakan, pemanggilan ini dilakukan dalam rangka untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja yang sudah dicapai untuk anggaran murni 2019. Sehingga akan terlihat capaian kinerja dari masing-masing dinas yang menjadi mitra Komisi III.
”Masa jabatan kami (periode 2014-2019) akan habis dalam waktu dekat ini. Sehingga kami berinisiatif untuk mengagendakan pertemuan dengan sejumlah dinas yang ada di bawah komisi III. Sebab, kami juga ingin tahu berapa anggaran yang sudah diserap sampai Juli ini? Berapa proyek yang sudah dilelangkan?” kata Pither kepada Jabar Ekspres, Selasa (9/7/2019).
Pither menyebutkan, sejumlah dinas yang akan dipanggil. Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan beberapa dinas lainnya.
”Masing-masing dinas tersebut harus menjelaskan mana saja pekerjaan yang sudah terlaksana dan mana yang belum sesuai dengan laporan administrasi,” ungkapnya.
Menurut Pither, adanya pergantian rotasi dan mutasi pejabat yang digelar beberapa kali terakhir ini, berdampak pada molornya kinerja di masing-masing dinas. Dia mencontohkan, rotasi untuk Ketua LPSE yang baru terisi, sedikit menghambat dalam proses pelelangan dari masing-masing dinas.
”Pergantian jabatan di LPSE kemarin itu berdampak pada terhambatnya pelelangan proyek di dinas. Kami harapkan dengan pejabat baru di LPSE bisa lebih meningkatkan kinerja untuk pelelangan proyek,” katanya.
Foto: Hendrik Kaparyadi/ Jabar Ekspres
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bandung Barat, Anugrah mengatakan, di Juni lalu sudah ada 15 paket yang sudah berhasil dilelangkan dan ditandatangani kontraknya dengan disaksikan langsung oleh Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejari Bale Bandung.
