CIMAHI – Gagal lelang kembali jadi salah satu kendala tertundanya pembangunan di Kota Cimahi. Kali ini proses gagal lelang terjadi pada rencana pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP). Sehingga dapat dipastikan target walikota bisa menggunakan MPP di tahun ini tidak akan terealisasi.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Seketariat Daerah Kota Cimahi, Ainul Yakin mengungkapkan, terjadinya gagal lelang karena tidak ada satu pun peserta lelang yang memenuhi syarat. Padahal, sebelumnya ada sebanyak 115 perusahaan yang mendaftar. Namun dalam kenyataannya hanya tujuh perusahaan saja yang datang memasukan penawaran untuk pembangunan senilai Rp 83 miliar lebih tersebut.
”Setelah diseleksi ternyata tidak ada satu pun yang memenuhi persyaratan. Padahal lelang dilakukan secara nasional, bahkan ada peserta yang dari Papua,” ungkap Ainul saat ditemui di Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi, Jalan Demang Hardjakusumah, Rabu (26/6).
Dia mengaku, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan lelang ulang. Namun akan ada perbedaan anggaran dari lelang sebelumnya. Sebab, ada waktu yang terpotong yang menyebabkan pengerjaannya pun tidak akan sama.
”Pada lelang pertama, pagu anggaran yang disiapkan mencapai Rp 83 miliar lebih dengan durasi kerja 6,5 bulan. Tapi karena gagal lelang, tentunya membutuhkan waktu untuk lelang lagi hingga ada waktu yang terpotong. Kita perkirakan jika lelang ulang berhasil, waktu pengerjaan yang dibutuhkan 4,5 bulan,” ucapnya.
Namun demikian, Ainul belum bisa memastikan apakah lelang mega proyek yang akan didirikan dilahan seluas 11.005 meter persegi itu akan sukses atau tidak. Jika kembali gagal, solusi lanjutan pun diakuinya belum terpikir untuk saat ini. Pihaknya perlu melihat apakah lelang pembangunan MPP masih bisa dilakukan tahun ini, atau di tahun berikutnya.
”Kita akan lihat dulu. Kalau tidak memungkinkan, bisa saja tahun depan sesuai prosedur. Tapi mudah-mudahan untuk lelang ulang ini ada pendaftar yang memenuhi syarat untuk mengerjakan pembangunannnya,” bebernya.
Sebetulnya, lanjut Ainul, pagu anggaran yang disiapkan tahun ini tidak akan cukup untuk membangun gedung yang berlokasi di Jalan Aruman tersebut hingga 100 persen. Sebab, butuh Rp 120 miliar agar tempat pelayanan terpadu nanti bisa selesai.
