Wajahnya sembab.
Matanya berlinang. Tapi tangannya mengepal.
Bicaranya tegang. Penuh emosi.
Sedih dan jengkel menjadi satu pada diri Carrie Lam.
Chief Executive Hongkong itu gusar: dituduh akan menjual Hongkong. Oleh para demonstran yang memblokade gedung parlemen. Hari Minggu lalu. Yang jumlahnya mencapai rekor: 1.030.000 orang. Mayoritas anak muda.
Carrie Lam bukan politisi. la birokrat karir. Terpilih dengan suara meyakinkan, 70 persen. Dalam sistem pemilihan demokrasi yang beda banget.
Demo itu berulang Rabu lalu. Saat Carrie Lam ngotot proposalnya harus tetap dibahas di DPR. Bahkan harus sudah jadi UU Kamis minggu depan.
Jumlah yang demo Rabu lalu memang ‘hanya’ puluhan ribu orang. Tapi lebih militan. Anggota DPR benar-benar tidak bisa masuk gedung parlemen. Pembahasan proposal Carrie Lam pun gagal dilakukan.
Terjadi bentrok hebat. Antara polisi dan demonstran.
Yang juga hebat: tidak ada satu pun yang meninggal.
Demonstran tetap menuntut pembatalan proposal. ” Withdraw! Withdraw!” teriak demonstran.
Carrie Lam: tidak akan.
Demonstran lantas minta Carrie Lam mundur.
Carrie Lam: yang saya lakukan adalah benar. “Saya tidak mau Hongkong jadi surga persembunyian para penjahat,” ujarnya. (lihat DIs Way: Demo Hongkong dan Demo Hamil).
Carrie Lam terpillh dua tahun lalu. Dengan perolehan suara begitu meyakinkan. Dia dilantik 1 Juli 2017. Oleh Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang. Disaksikan Presiden Xi Jinping.
Lawannya di pemilihan waktu itu hanya satu: John Tsang. Sama-sama birokrat karir. Sama-sama pernah menjadi menteri sekretaris negara. Sama-sama pro-Beijing pula.
Di Hongkong, yang penduduknya hanya 7,5 juta orang memillki 26 partai potitik. Tapi perannya tidak begitu penting. Siapa pun bisa maju sebagai calon independen. Untuk jabatan tertinggi sekali pun.
Carrie Lam dan John Tsang adalah calon-calon independen. Pemilihan pemimpin Hongkong tidak dilakukan secara langsung.
Demokrasinya unik. Sejak zaman Inggris masih berkuasa dulu. Pemimpin Hongkong dipilih oleh 1.200 orang. Carrie Lam saat itu mendapat 777 suara.
Yang berhak memilih pemimpin adalah komite pemilihan. Semacam MPR. Isi lembaga itu adalah: para anggota DPR (70 orang) dan wakil-wakil golongan masyarakat.