Coblos Ulang 2.767 TPS Bermasalah

JAKARTA – Rekomendasi hitung ulang yang diterbitkan Bawaslu Surabaya membua heboh jagat perpolitikan di Jakarta. KPU pun langsung turun tangan. Kemarin (23/4) mereka menyatakan bahwa rekomendasi hitung ulang tersebut tidak berlaku di semua tempat pemungutan suara (TPS). Dasarnya adalah surat Bawaslu yang telah dikirimkan ke KPU.

Rekomendasi Bawaslu Surabaya yang diterima KPU kemarin berbeda dengan yang dikeluarkan sebelum rapat Minggu malam (21/4). Bukan semuanya diperintahkan penghitungan suara ulang, ujar Komisioner KPU Ilham Saputra saat ditemui di kantor KPU, kemarin.

Syarat penghitungan suara ulang dalam surat yang dikirim Bawaslu memiliki beberapa tahap. Dimulai dari pembetulan C1 berhologram bila ada kesalahan penjumlahan. Bila ada ketidaksesuaian di formulir C1 berhologram, formulir C1 plano dibuka sebagai pembanding.

Bila setelah dibuka ada selisih antara formulir C1 berhologram dan C1 plano, formulir C7 yang memuat daftar hadir pemilih dibuka untuk membandingkannya. Barulah bila pada tiga formulir itu terdapat selisih, dilakukan penghitungan suara ulang. Hitung ulang hanya diberlakukan di TPS yang memenuhi unsur terakhir.

Bila harus melakukan hitung ulang, kotak suara di TPS yang memenuhi unsur itu akan dibuka. Namun, tidak semua kotak dibuka. Hanya level pemilihan yang dinyatakan bermasalah yang dibuka.

Ilham menuturkan, proses hitung ulang tidak akan me­mengaruhi angka yang terce­tak di formulir C1. “Perubahan C1 itu ditarik atau diubah langsung ke DA1 di kecama­tan,” tambahnya.

DA1 adalah formulir yang berisi catatan rekapitulasi suara dari seluruh TPS di tiap kecamatan. Pada saat ber­samaan, PPK juga mencatat itu sebagai kejadian khusus di formulir DA2.

Sementara itu. DPP PDI Perjuangan (PDIP) meny­ayangkan sikap Bawaslu Su­rabaya yang dinilai terburu-buru mengeluarkan rekomen­dasi hitung ulang. Seharusnya dilakukan kajian mendalam sebelum keputusan diambil. Namun, partai banteng me­nyerahkan sepenuhnya ke­putusan kepada KPU.

Sekjen PDIP Hasto Kristi­yanto menyatakan, DPP terus memantau kasus yang ter­jadi di Surabaya. Dia meny­ayangkan pihak-pihak yang menuding partainya berbuat curang. Menurut dia, yang terjadi bukan kecurangan, tapi kesalahan aritmetik dalam penghitungan. Sebab, peng­hitungan dilakukan sampai dini hari sehingga kesalahan terjadi. “Jadi, bisa jadi ini ke­keliruan manusia,” ungkapnya.