“Kalau dengan skema kerja sama pemerintah-swasta itu semua pembebasan lahan ditanggung oleh swasta. Karena itu jalan adalah milik negara, nanti tanah akan diserahkan ke negara. Jadi pembebasan lahan, Kota Bandung hanya membantu untuk merealisasikan rencana pembebasan. Semakin cepat dibebaskan semakin cepat terbangun jalan tol ini,” ujar Jajat.
Jajat menuturkan pengerjaan secara dua tahap yang akan dimulai pada 2019 ini. Tahap pertama, dari Tol Pasteur sampai Arcamanik serta menuntaskan trase Gedebage dari Tol Cileunyi interchange KM 149 sampai ke simpang Gedebage.
Kemudian, sambung Jajat, tahap berikutnya menyambung dari Arcamanik menuju ke Ujungberung. Lalu menyambung ke persimpangan Gedebage. Targetnya, tuntas pada tahun 2023.
“Target tahap 1 dari Gasibu sampai Arcamanik dan KM 149 sampai simpang Gedebage, itu targetnya 2021. Tahap 2 dari Arcamanik sampai Ujungberung ke simpang Gedebage itu beres 2023,” paparnya.
BIUTR ini juga direncanakan terintegrasi menembus ke jalur Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisundawu). Untuk menuju ke Tol Cisundawu, pembuatan jalan BIUTR akan dimulai dari Ujungberung.
“Selanjutnya dari Ujungberung sampai Cisundawu selesai tahun 2025. Terkoneksi dengan Cisundawu nanti ada di belakang IPDN. Tidak lewat Cileunyi karena terlalu padat. Sesudah Cibiru, keluar dari jalan nasional,” terangnya.
Jajat berharap dengan adanya dukungan penuh dari Pemkot Bandung proses pembebasan lahan bisa segera tuntas. Sebab, kata dia, ada lahan milik non pemerintah yang akan terpakai sekitar 5-10 meter. (rls)
