JAKARTA – Jaksa Agung HM Prasetyo berharap sosok Jaksa Agung mendatang berasal dari pejabat karier karena paling tahu permasalahan dan seluk beluk di Kejaksaan. Hal itu diungkapkan karena mulai viral adanya opini jabatan Jaksa Agung yang sangat strategis menjadi rebutan partai politik.
Menanggapi hal tersebut, Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo terkait hal tersebut merupakan pernyataan yang objektif.
”Bagaimanapun Jaksa Agung dari parpol tidak ada keuntungan sedikitpun untuk perkembangan kejaksaan sebagai lembaga pemeritah dari kekuasaan kehakiman,” terangnya, Minggu (3/2).
Selain itu, kata Fickar, pernyataan orang nomor sati di korps Adhyaksa itu suatu pengakuan yang sangat jujur dari seorang pimpinan Kejaksaan RI. ”Pengakuan jujur dari pimpinan kejaksaan yang bukan karir bahwa Jaksa Agung karier akan lebih baik,” jelasnya.
Sementara, Komisioner Komisi Kejaksaan RI (Komjak), Indro Sugianto mengatakan yang lebih penting untuk kepemimpinan Kejaksaan kedepan yakni pertama kemampuan dalam memahami kebutuhan dan harapan rakyat dan pemangku kepentingan terhadap Kejaksaan.
Kedua, kata Indro, kemampuan memahami nilai, visi, misi kejaksaan dengan mempertimbangkan kebutuhan harapan rakyat, Lalu emampuan untuk merumuskan strategi dalam meneejemahkan dan mengimplementasikam nilai, visi dan misi.
”Kemampuan menyusun organisasi tata laksana dan anggaran untuk menjalankan strategi, kemampuan untuk membangun sistem dan prosedur (SoP) guna melaksanakan tugas dan fungsi utamanya,” terangnya.
Sedangkan menurut Koordinator Masyarakat Anto Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan Jaksa Agung kedepan yang paling penting, orang yang independen dan tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. ”Akan diragukan kenetralannya meskipun dari internal tapi nyatanya terafiliasi dengan parpol,” katanya.
Menurutnya, saat ini diduga kuat ada beberapa pejabat di Kejaksaan Agung yang sudah mulai pendekatan kepada partai politik demi ambisinya menjadi Jaksa Agung. Dia berharap siapapun presiden terpilih nantinya akan mampu memilih jabatan Jaksa Agung untuk diberikan kepada orang yang independen.
”Presiden harus kebal dengan tekanan orang orang dan partai politik yang berada di sekitarnya. Presiden siapapun nanti yang terpilih harus memastikan bahwa Jaksa Agung adalah orang yang independen dan tidak angkat orang internal yang terpapar sebagai orang partai politik,” tegasnya.
