”Dengan demikian, pembangunan di pusat maupun daerah dapat berjalan cepat, tepat dan akurat menyentuh ‘segitiga harapan’, yakni harapan publik, harapan sektor privat, maupun harapan pemerintah itu sendiri,” ujarnya.
Diingatkan, perubahan zaman telah mengubah paradigma harapan publik yang sangat menginginkan pemerintah hadir untuk melayani, birokrasi hadir semakin dinamis. Bahkan memfasilitasi setiap aktivitas di ruang publik melalui aksesibilitas yang mudah, tidak berbelit, bebas praktik suap dan pungli, efektif dan efisien, memberikan manfaat yang dirasakan langsung, bahkan mengadopsi pola-pola digitalisasi yang sudah merambah ke setiap sendi/landscape peradaban.
Menurut Syafruddin, kunci pentingnya adalah birokrasi harus didorong melalui transformasi yang fundamental. Salah satu pilar transformasi itu terletak pada bangunan sistem pemerintahan yang lebih akuntabel. Artinya, birokrasi dapat bertanggungjawab penuh terhadap aliran anggaran negara untuk sebesar-besarnya dan seluas-luasnya digunakan bagi kemakmuran rakyat.
Baca Juga:Masih Utuh dan Orisinil Sejak Pertama DibangunKepsek Siap Lapor ke Polisi
Menteri mengakui, rentang birokrasi Indonesia yang sangat besar dari pusat hingga ke daerah terluar dan perbatasan merupakan tantangan yang harus dipecahkan bersama. Betapa tidak, dalam birokrasi ada SDM aparatur dengan ragam karakter yang sangat diversif.
Menteri mengungkapkan, dia banyak mendapatkan laporan hasil studi banding pemerintahan di dunia. Serta bagaimana Amerika, Eropa bahkan China menjalankan pemerintahannya dengan cara membangun provinsi, kota, daerah dan otoritas publik khusus yang mendorong progresifnya pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur.
”Di dalamnya, akuntabilitas dan profesionalisme menjadi pilar. Namun sistem yang dijalankannya belum tentu dapat diadopsi di Indonesia,” jelasnya.
Ditegaskan bahwa Indonesia unik dan khas. Demografinya beragam, kulturnya diversif, berjalannya pemerintah juga dipisah oleh pembagian kewenangan sentralistik dan otonomi daerah.
Syafruddin menunjuk, hasil penelitian Prof. Evan Berman dari University of Wellington membuktikan SAKIP sebagai sebuah dimensi baru dalam sistem pemerintahan yang muncul di Indonesia, di kawasan Asia Tenggara, yang patut dan layak untuk diluaskan untuk banyak negara di dunia.
”Indonesia harus bangga punya SAKIP, mari optimalkan SAKIP di Indonesia,” seru Menteri.
Untuk itu, dia mengingatkan, bukan saatnya lagi bekerja hanya untuk membuat laporan. Atau hanya untuk menyerap anggaran. Sekarang waktunya bekerja fokus dari hilir ke hulu program.