JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ahirnya bertemu dengan dengan Vice President Public Policy and Communications WhatsApp, Victoria Grand di Kantor Kementerian Kominfo, Senin (21/1) lalu. Langkah ini sebagai upaya menekan kabar bohong (hoaks) yang dewasa ini merebak.
Pertemuan tersebut membahas langkah nyata untuk mengurangi penyebaran hoaks yang sangat cepat viral melalui aplikasi pesan instan WhatsApp (WA). Upaya pengurangan penyebaran hoaks melalui WhatsApp telah menjadi perhatian global.
”World Global Influencer Leader dari empat negara telah melakukan pembahasan dengan pihak WhatsApp untuk mewujudkan langkah pengurangan penyebaran hoaks. Dalam pembahasan itu, Indonesia diwakili oleh Menteri Kominfo Rudiantara,” terang Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu dalam siaran persnya yang diterima Fajar Indonesia Network (FIN) tadi malam.
Pembatasan jumlah forward pesan melalui WA telah dibahas sejak kuartal ketiga tahun 2018. Adapun beta test fitur itu telah dilakukan sejak dua bulan terakhir. ”Salah satu poinnya, mengena pada fitur pembatasan forward pesan melalui WhatsApp akan mulai berlaku efektif pada 21 Januari 2019 waktu Los Angeles atau 22 Januari 2019 Pukul 12.00 WIB,” terangnya.
Pembatasan jumlah forward pesan pada aplikasi WA baru berlaku untuk pengguna OS Android. Untuk IOS sedang dalam proses pengembangan. ”Menteri Kominfo Rudiantara mengapresiasi langkah WhatsApp untuk mengurangi penyebaran konten negatif di platform pesan instan itu,” imbuhnya.
Ya, menjelang Pilpres 2019, fenomena haters dan hoaks bermunculan. Korbannya pun menyasar calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung di pesta demokrasi lima tahunan itu, baik Joko Widodo-Ma’ruf Amin maupun kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Misalnya yang pernah menargetkan Jokowi yang adalah petahana. Sebuah tautan berita dengan judul ”Astaghfirullah, Para Pejabat di Era Jokowi Sosialisasi Manfaat Miras” marak beredar di media sosial.
Dalam berita tersebut, terpampang gambar Joko Widodo bersama beberapa menteri dan tamu lainnya bersulang mengangkat gelas masing-masing. Berita tersebut mengabarkan istana negara dan kantor-kantor menteri sudah bebas menyajikan minuman beralkohol yang disuplai dari minimarket terdekat.
Dicantumkan juga kutipan yang berasal dari Ketua Progres 98 Faizal Assegaf. Faizal disebut mengakui bahwa ada tradisi baru di lingkungan pemerintahan yaitu tradisi minum miras. ”Tradisi mabuk alias teler berat akan menjadi budaya baru bagi pejabat negara dan hal itu mau ditularkan kepada rakyat,” ungkap Faizal dalam berita itu.
