”Sesuai tugas dan fungsi legislatif kita secara maksimal melaksanakan tugas, salahsatunya merancang dan mengesahkan peraturan daerah selama masa kerja tahun 2018,” jelas Yayat Hidayat.
Pada intinya, kata dia, pelaksanaan kerja DPRD selama 2018 sudah maksimal sesuai kebijakan secara keputusan lembaga dalam mendorong kerja eksekutif demi kepentingan masyakat dan pembangunan daerah Kabupaten Bandung.
”Keputusan pengesahan rapeda-raperda yang diputuskan secara bersama lembaga eksekutif dan legislatif untuk diterapkan di daerah Kabupaten Bandung. Pada intinya, untuk kemajuan pembangunan yang dirasakan masyarakat secara nyata,” katanya.
Baca Juga:Jabatan Kadis Ada di Wali KotaLalu Lintas Arah Ciwidey Diprediksi Meningkat
Senada disebutkan, Agus Syamsu Wahid yang juga Ketua Badan pembentukkan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bandung menurutnya, selama 2018 badan legislatif sudah melahirkan beberapa raperda diantara ada perda tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).
”Agar lebih fokus dalam pelayanan rujukan terpadu pada 2018 ini, kami berhasil mengundangkan peraturan inisiatif tentang SLRT. Hal itu sangat perlu karena bersentuhan langsung dengan masyarakat,” sebutnya.
Menurut Aswa –sapaan akrab ketua Bapemperda, ada 17 raperda yang sudah disahkan atas dasar kebijakan bersama. Hal itu, menurut dia diputuskan untuk meningkatkan dan terlaksananya program kerja dan pelayanan yang keberpihakan ke masyarakat.
”Ada 17 raperda yang sudah dibahas masing-masing Pansus. Diantaranya, raperda perubahan dan raperda baru. Juga pada tahun 2018 DPRD melahirkan raperda inisiatif tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT),” jelasnya.
Dadan Konjala, Ketua Pansus VII mengatakan, sesuai dengan program kerja lembaga legislatif terus mendorong program kerja eksekutif dalam peningkatan pembangunan daerah Kabupaten Bandung untuk kepentingan masyarakat.
”Tugas dan fungsi legislatif sudah maksimal dilaksanakan untuk mendorong program pemerintah agar lebih maju, mandiri dan siap berdaya saing. Hal itu, dilakukan agar pelaksanaan program untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Dia berharap, dengan munculnya kebijakan bersama antara legislatif dan eksekutif dapat meningkatkan seluruh pembangunan dalam segala hal. Karenanya, dirinya sebagai anggota legislatif dari fraksi PDI Perjuangan, akan selalu mendorong program yang menjadi visi misi Bupati Bandung, agar kebutuhan masyarakat selalu terpenuhi sesuai yang diharapkan masyarakat Kabupaten Bandung.
Baca Juga:Siloncer Mudahkan Urusan Izin UsahaKereta Api Galunggung Banyak Diminati
Lebih lanjut dirinya mengatakan, sesuai dengan program kerja badan legislatif pihaknya akan terus mendorong program kerja eksekutif dan SKPD selama program tersebut untuk kemajuan dan kepentingan masyarakat.