Kehadiran PIM, Topang Ketahanan Gizi dan Ekonomi Masyarakat

Keberadaan PIM, menurut Dadang akan mengubah juga paradigma masyarakat yang menganggap pasar ikan itu identik kumuh dan kotor. ”Karena nantinya, di PIM ini akan menyajikan produk berkualitas dengan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat sanitasi dan higienitas, aman, berkualitas tinggi, mudah didapat, bermutu tinggi, serta berdaya saing,” jelas Dadang.

Dadang berharap, selain dapat mendukung peningkatan perekonomian warga, dengan fasilitas sarana prasarana  memadai bisa menambah aset wisata di Kabupaten Bandung. Harapan Bupati tentunya cukup beralasan, jika merujuk pada informasi yang disampaikan pihak KKP.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bandung telah meresmikan Gedung Baznas-Transmart di Gading Tutuka Soreang. Menurutnya, Transmart Soreang akan berbeda sistemnya dengan transmart yang lain, karena selain menjual produk nantinya juga sebagai tempat distribusi barang. Jadi produk-produk UKM Kabupaten Bandung akan dihimpun, dikemas dan didistribusikan ke seluruh transmart di Jawa Barat dan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi).

Transmart berada satu atap dengan Gedung Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Center. Kedua belah pihak bekerjasama dalam pengelolaan gedung tersebut.

”MoU nya sudah ditandatangani pihak Baznas dengan Transmart. Gedung yang dibangun dengan dana yang bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR) bank bjb ini milik Baznas. Dari kerjasama itu akan ada bagi hasil, nantinya oleh Baznas akan dijadikan dana umat,” ucapnya.

Selain memasarkan produk-produk UKM, lanjutnya, di lantai 3 tersedia Mall Pelayanan Publik (one stop service, Red.). Dia menyebut saat ini sudah tersedia beberapa pelayanan dari Polres, Samsat dan beberapa Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Bandung.

”Beberapa Perangkat Daerah (PD) di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Badan Keuangan Daerah (BKD), juga menyewa tempat di lantai 3. Selain STNK, SIM, dokumen-dokumen kependudukan dan pajak, juga tengah dinegosiasi untuk pelayanan paspor (keimigrasian). Jadi kita ingin ke depan warga Kabupaten Bandung, tidak perlu jauh-jauh ke Kota Bandung untuk membuat paspor,” tandasnya. (adv/yul/ign)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan