BANDUNG – Untuk mencegah terjadinya praktek korupsi Pemkot Bandung mengklaim telah menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Bandung ataupun bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, pihaknya melalui inspektorat berusaha mencegah dan menutup segala akses yang berpotensi menimbulkan korupsi dengan membuat sistem untuk transparansi.
Selain itu, selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pihaknya juga memberikan edukasi kepada para ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk selalu menjunjung nilai kejujuran.
’’Sebagai pelayan masyarakat harus bekerja dengan niatan ibadah,” ujar Yana kepada wartawan kemarin. (20/12).
Pihaknya juga sangat rutin berkoordinasi dengan Forkopimda untuk selalu mengawasi dan menutup segala cela yang berpotensi menjadi korupsi.
Yana menjelaskan peran e-Budgeting dan e-Procurement sejak 2016 Pemkot Bandung mulai menggunakan aplikasi e-Budgeting. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mencantumkan setiap kebutuhan dari awal dengan kategori yang ditentukan.
“Di Kota Bandung kami sudah menggunakan e-Budgeting sejak 2016. Dengan ini kami bisa mengawasi belanja daerah dari SKPD. Jadi kita bisa monitor sehingga bisa mengefesiensikan anggaran belanja daerah sesuai kebutuhan,” tuturnya.
Selain itu, Pemkot Bandung telah mengembangkan sebuah aplikasi Bandung Integrated Resources Management System (BIRMS) yang merupakan kelanjutan dari e-Procurement. Bahkan, Aplikasi tersebut pula mendapat apresiasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan Word Bank.
“Hasil pengembangan di Kota Bandung, melalui BIRMS, masyarakat dapat ikut terlibat dalam proses lelang. Dan ini satu-satunya di Indonesia bahkan Asia Tenggara,” jelas bapak 2 anak tersebut.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Moeldoko yang juga hadir dalam acara tersebut menekankan, pentingnya kolaborasi dalam upaya pencegahan korupsi, baik antar lembaga maupun pemerintah dengan masyarakat. Sehingga, jika semua kalangan bersatu dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
“Di tengah maraknya pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi, kami menyuarakan kembali komitmen dalam memerangi korupsi. Maka dari itu, Pemerintah Pusat akan memilih daerah yang memiliki sistem pencegahan korupsi yang paling baik untuk dijadikan percontohan untuk daerah yang lain,” Kata Moeldoko.
