Gubernur Ridwan Kamil merupakan bintang tamu yang kali pertama diwawancara. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini memaparkan, Pemprov Jabar ingin mengubah kebiasaan masyarakat melalui gerakan literasi. Di mana semua pihak terlibat dalam gerakan ini.
“Seniman berpartisipasti dengan karya-karya yang menggugah. Pemerintah berpartisipasi melalui kekuasaan dan kebijakannya,” kata dia.
Untuk memudahkan masyarakat membaca, kata Kang Emil, diluncurkanlah Kolecer dan Candil. Dengan inovasi itu, masyarakat tak harus pergi ke perpustakaan untuk membaca. “Perpustakaan hadir di tempat keramaian. Di taman, di jalan, di mana saja ada keramaian di situ ada perpustakaan,” kata Emil. “Pemprov Jabar akan menyimpan ribuan Kolecer di berbagai tempat di Jawa Barat,” tambahnya.
Baca Juga:BCC Gandeng UPI Wujudkan Wahana Edutainment Terbesar di IndonesiaDinas Pendidikan Kota Bandung Launching 4 Inovasi Pendidikan
Kolecer merupakan bantuan dana Corporate Responsibility (CSR) dari Bank BJB. Untuk tahap awal, Kolecer akan disebar di 27 kabupaten/kota se Jawa Barat dan 600 titik sebagai target lima tahun ke depan.
Emil menambahkan, Kolecer dan Candil diharapkan bisa meningkatkan minat baca generasi milenial yang terkungkung gadget. Di dunia maya banyak beredar informasi yang sulit diterka manfaat dan mudaratnya.
“Generasi milienal sekarang hasil survey lebih senang menghabiskan waktunya lewat hape. Sehingga ada kekhawatiran yang dibaca adalah hal-hal yang tidak bermanfaat karena berseliweran informasi-informasi yang negatif,” katanya.
Apalagi, Indonesia merupakan negara paling rendah literasinya. Berada di posisi 60 dari 61 negara. Untuk itu, pemerintah terus aktif berperan. Emil menginginkan masyarakat Jawa Barat lebih pintar dan cerdas melalui inovasi tersebut.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia Muhammad Syarif Bando mengapresiasi kinerja Gubernur Ridwan Kamil yang bertekad menghadirkan buku di tengah-tengah masyarakatnya. Selama ini, kata Syarif, masyarakat kesulitan membaca karena tidak ada kebijakan dari pemerintah daerah yang memihak.