“Thanks KPK”, Warga Cianjur “Bersyukur”

”Korupsi Dana pendidikan adalah kejahatan luar biasa, ka­rena telah mengambil hak anak-anak generasi penerus bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” ungkapnya.

Deder pun meminta KPK tegas dan dapat menerapkan pasal TPPU dan mencabut hak politik Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. ”KPK harus tegas menerapkan pa­sal TPPU dan mencabut hak politiknya, karna sudah meng­ingkari kepercayaan masy­arakat dan jelas merugikan rakyat banyak,” sambungnya.

Sementara itu, anggota DPRD Jabar Fraksi NasDem Eryani Sulam, menyebutkan Bupati Cianjur, Irvan Rivano sudah mengundurkan diri dari ja­batan sebagai Ketua DPW Garda Pemuda (GP) NasDem Jawa Barat, menyusul OTT KPK karena diduga menerima uang suap berkaitan dengan anggaran pendidikan di Ka­bupaten Cianjur.

”Sejak tersandung OTT su­dah mundur dari ketua garda pemuda Nasdem Jawa Barat,” ujarnya pada Jabar Ekspres di Gedung DPRD Jabar Jalan Diponegoro Kota Bandung, kemarin (13/12).

Menurutnya, surat pengun­duran diri Irvan dibacakan langsung oleh Topik Bashari selaku Ketua DPP NasDem di Jakarta setelah KPK menetap­kan Irvan sebagai tersangka.

Dia menyebutkan, pengun­duran diri Irvan untuk men­ghargai proses atau upaya hukum apa pun yang tengah dilakukan oleh KPK dengan harapan tetap mengedepan­kan asas praduga tidak ber­salah. ”Kita menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK,” ucapnya.

Sebagai informasi, Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar diduga memangkas dana alo­kasi khusus (DAK) pendidikan 14,5 persen dari total Rp 46,8 miliar. Secara pribadi dia di­duga meminta jatah 7 persen.

”Diduga alokasi fee terhadap IRM, Bupati Cianjur adalah 7% dari alokasi DAK tersebut,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/12).

Basaria mengatakan nilai 14,5 persen dari Rp46,8 mi­liar sekitar Rp6.786.000.000. Sedangkan Irvan disebut mendapat 7 persen dari total anggaran itu atau sekitar Rp3,276 miliar.

Uang tersebut diduga bera­sal dari hasil sunat sekitar 200 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mengajukan alo­kasi DAK. Dan, yang disetujui sekitar 140 SMP di Kabupaten Cianjur Jawa Barat.